Esti: Dunia Islam Masih Dibayang-Bayangi Radikalisme dan Terorisme
Rabu, 18 November 2015 16:25 WIB
"Konferensi ini diadakan sebagai respon atas kondisi dunia Islam yang masih dibayang-bayangi radikalisme, terorisme, konflik internal dan krisis multidimensional yang berdampak pada tatanan dunia secara global," kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Esti Andayani di Jakarta, Rabu.
Konferensi internasional tersebut diselenggarakan atas kerja sama Kemlu RI, ICIS, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
Menurut Esti, untuk konferensi itu, Indonesia mengundang 65 tokoh agama dan ulama berpengaruh dari 34 negara, 500 ulama dari seluruh daerah Indonesia, para akademisi serta duta besar negara sahabat. Beberapa ulama dari negara Barat, seperti Spanyol dan Amerika Serikat, juga akan hadir dalam konferensi tersebut.
"Selain itu, dua kepala negara yaitu Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dan Sultan Brunei, Sultan Hasanal Bolkiah, dijadwalkan hadir untuk menyampaikan keynote speech," ujar dia.
Esti menyampaikan, konferensi ulama dan cendekiawan Muslim itu juga diatur sebagai forum untuk mempromosikan Pancasila kepada dunia internasional serta meneguhkan Islam yang berpaham moderat dan toleransi sebagai ciri khas dari implementasi nilai-nilai Islam.
Sekjen ICIS Ahmad Hasyim Muzadi mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim ke-4 itu bertujuan memperkuat aliran Islam moderat di Indonesia secara nasional dan dunia internasional secara global.
Menurut Hasyim, pemikiran moderat akan tergerus oleh pemikiran radikal dan liberal jika tidak ada upaya untuk mengelola dengan baik pemikiran tersebut sejak dini.
"Pasca reformasi, Indonesia menikmati kebebasan pers dan suasana demokrasi yang dinamis, tapi seiring dengan itu, seluruh aliran dan pemikiran keagamaan masuk secara deras tanpa ada proses penyaringan," kata dia.
Untuk itu, lanjut Hasyim, diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian dari pemerintah dan ulama untuk mengantisipasi tergusurnya pemikiran moderat di Tanah Air.
Dia juga menekankan pentingnya untuk menggaungkan kembali nilai-nilai Pancasila yang dianggap dapat menjadi suatu penengah atau penyeimbang, sehingga negara dan masyarakat tidak perlu menjadi terlalu liberal atau pun terlalu radikal.
"Misi konferensi ini juga untuk menyampaikan Pancasila sebagai alternatif untuk negara yang plural, tidak sekuler tetapi juga tidak negara agama," kata Hasyim.
"Karena nilai-nilai Pancasila bisa mengayomi kepentingan seluruh elemen bangsa," ucap ulama Indonesia itu.
Konferensi internasional tersebut diselenggarakan atas kerja sama Kemlu RI, ICIS, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
Menurut Esti, untuk konferensi itu, Indonesia mengundang 65 tokoh agama dan ulama berpengaruh dari 34 negara, 500 ulama dari seluruh daerah Indonesia, para akademisi serta duta besar negara sahabat. Beberapa ulama dari negara Barat, seperti Spanyol dan Amerika Serikat, juga akan hadir dalam konferensi tersebut.
"Selain itu, dua kepala negara yaitu Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dan Sultan Brunei, Sultan Hasanal Bolkiah, dijadwalkan hadir untuk menyampaikan keynote speech," ujar dia.
Esti menyampaikan, konferensi ulama dan cendekiawan Muslim itu juga diatur sebagai forum untuk mempromosikan Pancasila kepada dunia internasional serta meneguhkan Islam yang berpaham moderat dan toleransi sebagai ciri khas dari implementasi nilai-nilai Islam.
Sekjen ICIS Ahmad Hasyim Muzadi mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim ke-4 itu bertujuan memperkuat aliran Islam moderat di Indonesia secara nasional dan dunia internasional secara global.
Menurut Hasyim, pemikiran moderat akan tergerus oleh pemikiran radikal dan liberal jika tidak ada upaya untuk mengelola dengan baik pemikiran tersebut sejak dini.
"Pasca reformasi, Indonesia menikmati kebebasan pers dan suasana demokrasi yang dinamis, tapi seiring dengan itu, seluruh aliran dan pemikiran keagamaan masuk secara deras tanpa ada proses penyaringan," kata dia.
Untuk itu, lanjut Hasyim, diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian dari pemerintah dan ulama untuk mengantisipasi tergusurnya pemikiran moderat di Tanah Air.
Dia juga menekankan pentingnya untuk menggaungkan kembali nilai-nilai Pancasila yang dianggap dapat menjadi suatu penengah atau penyeimbang, sehingga negara dan masyarakat tidak perlu menjadi terlalu liberal atau pun terlalu radikal.
"Misi konferensi ini juga untuk menyampaikan Pancasila sebagai alternatif untuk negara yang plural, tidak sekuler tetapi juga tidak negara agama," kata Hasyim.
"Karena nilai-nilai Pancasila bisa mengayomi kepentingan seluruh elemen bangsa," ucap ulama Indonesia itu.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Peringati Hari Anti Korupsi Dunia
09 December 2024 12:21 WIB
Bank Jateng BorMar 2024, "sport tourism" kelas dunia pendongkrak ekonomi lokal
09 December 2024 11:43 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY sama KPU beri santunan petugas KPPS yang wafat
06 December 2024 21:52 WIB
KPU Banyumas salurkan santunan kepada keluarga dari petugas adhoc yang meninggal dunia
29 November 2024 17:38 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017