Luhut Bantah Sudah Memberikan "Lampu Hijau" untuk Sediakan Pulau bagi Pencari Suaka
Sabtu, 21 November 2015 10:56 WIB
Menkopolhukam Luhut Pandjaitan (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
"Itu tidak benar. Dengan pengalaman kami di Aceh dan Pulau Galang menangani pengungsi, ujung-ujungnya yang menderita adalah rakyat Indonesia," katanya saat memberikan keterangan pers kepada media massa di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.
"Ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi negara-negara yang terlibat harus ikut menyelesaikan. Apakah Indonesia akan menyediakan pulau untuk itu, saya katakan, kita belum berpikir sampai ke situ, nanti kita lihat ke depan apa yang terjadi. Masing-masing harus memberikan kontribusi terkait masalah kemanusiaan," imbuh dia.
Luhut menegaskan bahwa masalah penanganan pengungsi bukan hanya terkait dengan pendanaan. "Kita harus berpikir dua kali, jangan sampai kita menimbulkan ketidakstabilan di negara kita hanya karena ingin mengakomodasi negara lain."
Pemerintah Indonesia masih mencari penyelesaian terbaik untuk masalah itu. Dan dengan kondisi terbaru saat ini, harus dilakukan dialog lagi, katanya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, tidak tampak indikasi bahwa masalah pengungsi tersebut akan dibahas dalam KTT ASEAN.
Dalam konteks penanganan isu pengungsi di Indonesia dan Malaysia, Menlu kedua negara pada September telah bertemu, bersama pihak IOM dan UNHCR, untuk membahas masalah ini dikaitkan dengan situasi baru di Eropa.
Eropa sedang menghadapi masalah gelombang imigran dan beberapa negara Eropa juga merupakan negara yang biasanya bisa menampung pengungsi.
Dengan situasi baru saat ini, lanjut Menlu, proses penanganan pengungsi di Indonesia juga akan terpengaruh.
Ia menegaskan bahwa dalam menangani masalah migrasi tak tetap, mau tidak mau harus ada kerja sama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan.
"Kalau tidak, akan kesulitan. Bantuan kemanusiaan merupakan satu hal. Namun yang lebih berkelanjutan adalah dengan mengatasi akar masalah, artinya harus dibicarakan dengan negara asal," kata Menlu.
"Ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi negara-negara yang terlibat harus ikut menyelesaikan. Apakah Indonesia akan menyediakan pulau untuk itu, saya katakan, kita belum berpikir sampai ke situ, nanti kita lihat ke depan apa yang terjadi. Masing-masing harus memberikan kontribusi terkait masalah kemanusiaan," imbuh dia.
Luhut menegaskan bahwa masalah penanganan pengungsi bukan hanya terkait dengan pendanaan. "Kita harus berpikir dua kali, jangan sampai kita menimbulkan ketidakstabilan di negara kita hanya karena ingin mengakomodasi negara lain."
Pemerintah Indonesia masih mencari penyelesaian terbaik untuk masalah itu. Dan dengan kondisi terbaru saat ini, harus dilakukan dialog lagi, katanya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, tidak tampak indikasi bahwa masalah pengungsi tersebut akan dibahas dalam KTT ASEAN.
Dalam konteks penanganan isu pengungsi di Indonesia dan Malaysia, Menlu kedua negara pada September telah bertemu, bersama pihak IOM dan UNHCR, untuk membahas masalah ini dikaitkan dengan situasi baru di Eropa.
Eropa sedang menghadapi masalah gelombang imigran dan beberapa negara Eropa juga merupakan negara yang biasanya bisa menampung pengungsi.
Dengan situasi baru saat ini, lanjut Menlu, proses penanganan pengungsi di Indonesia juga akan terpengaruh.
Ia menegaskan bahwa dalam menangani masalah migrasi tak tetap, mau tidak mau harus ada kerja sama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan.
"Kalau tidak, akan kesulitan. Bantuan kemanusiaan merupakan satu hal. Namun yang lebih berkelanjutan adalah dengan mengatasi akar masalah, artinya harus dibicarakan dengan negara asal," kata Menlu.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Dekan FK Undip bantah mohon tarik pembekuan izin klinis di RSUP dr Kariadi
16 September 2024 10:41 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017