Luhut Sap Dipanggil MKD Terkait Namanya yang Disebut Transkip Rekaman
Senin, 30 November 2015 12:30 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan) bergegas meninggalkan Gereja Katedral usai menghadiri pemberkatan pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto, Jakarta, Jumat (27/11). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
"Kan saya sudah pernah jawab, siapa pun yang manggil, saya siap. Kamu (wartawan) saja manggil saya ke sini, saya datang (wawancara), apalagi MKD, kenapa tidak datang," kata Luhut di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, ia sampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2015.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus saham atau perpanjangan kontrak PT Freeport.
"Posisi saya jelas. Saya tidak pernah setuju ada perpanjangan PT Freeport sebelum waktunya pada 2019," kata Luhut yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.
Sebelumnya, Luhut menegaskan tidak ada negoisasi apa pun, termasuk membicarakan masalah saham terkait namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport.
"Saya tidak setuju apabila ada negoisasi maupun memberikan saham kepada siapa pun," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (19/11).
Luhut juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam urusan pembicaraan dengan PT Freeport.
"Saya nyatakan tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan semacam itu, saat ini saya fokus dalam penanganan masalah ekonomi," tuturnya.
Ia juga mengatakan tidak akan mengambil langkah hukum terkait namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport tersebut.
"Saya tidak akan mengambil langkah-langkah hukum karena tidak ada waktu," katanya.
Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin (16/11) pagi melapor kepada MKD terkait dugaan adanya pencatutan nama presiden dan wapres oleh politikus dan anggota DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.
Hal tersebut, ia sampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2015.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus saham atau perpanjangan kontrak PT Freeport.
"Posisi saya jelas. Saya tidak pernah setuju ada perpanjangan PT Freeport sebelum waktunya pada 2019," kata Luhut yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.
Sebelumnya, Luhut menegaskan tidak ada negoisasi apa pun, termasuk membicarakan masalah saham terkait namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport.
"Saya tidak setuju apabila ada negoisasi maupun memberikan saham kepada siapa pun," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (19/11).
Luhut juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam urusan pembicaraan dengan PT Freeport.
"Saya nyatakan tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan semacam itu, saat ini saya fokus dalam penanganan masalah ekonomi," tuturnya.
Ia juga mengatakan tidak akan mengambil langkah hukum terkait namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport tersebut.
"Saya tidak akan mengambil langkah-langkah hukum karena tidak ada waktu," katanya.
Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin (16/11) pagi melapor kepada MKD terkait dugaan adanya pencatutan nama presiden dan wapres oleh politikus dan anggota DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Delapan penyuluh Agama Islam Jawa Tengah sap berkompetisi pada PAI Award 2024 tingkat nasional
20 August 2024 20:48 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017