Rombongan terdiri atas delapan anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Ribut Budi Santoso tersebut melakukan monitoring soal kegiatan dan pelayanan terhadap masyarakat eks Gafatar yang belum dijemput oleh pemerintah provinsi terkait ke daerahnya masing-masing.

Rombongan Komisi IV tersebut monitoring soal pelayanan, seperti kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat eks Gafatar selama masih ditampung di Asrama Haji Boyolali.

Menurut Ribut Budi Santoso, pihaknya melakukan pemantauan terhadap eks Gafatar di asrama haji. Pemerintah telah melakukan pelayanan dengan baik kepada eks Gafatar yang masih ditampung di asrama haji Boyolali.

"Baik kebutuhan pangan maupun pelayanan kesehatan sudah dilayani dengan baik oleh Pemerintah," kata Ribut Budi Santoso.

Menurut dia, pihaknya melakukan monitoring kepada eks Gafatar untuk mengetahui apa yang diperlukan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, misalnya ada anak-anak dan ibu-ibu harus dilakukan tindakan jika terjadi sesuatu.

Namun, masyarakat eks Gafatar yang masih dalam penampungan tersebut secara umum tidak ada keluhan dari mereka.

Kendati demikian, dia meminta pemerintah pusat harus segera melakukan penanganan lebih serius eks Gafatar sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat.

"Negara melalui pemerintah provinsi terkait memulangkan mereka ke daerah masing-masing sesuai dengan identitas kartu tanda penduduk (KTP) mereka," katanya.

Kepala Subbidang Pemilu, Pendidikan, dan Budaya Politik, Kesatuan Bangsa, Perlinudngan Masyarakat, dan Politik (Kesbanglinpol) Provinsi Jateng Khaerudin menyebutkan jumlah warga eks Gafatar yang masih tinggal di Asrama Haji Donohudan Boyolali hingga sekarang masih sebanyak 681 orang.

Menurut Khaerudin, eks Gafatar tersebut terdiri atas warga Sumatera Utara sebanyak 302 orang, Lampung (166), Kalimantan Barat (92), D.I. Yogyakarta (46), Jateng (22), dan Jambi, Papua, Sulawesi, dan Riau sisanya (53).

Menurut dia, semuanya sudah dilakukan pendataan dan semua pemerintah daerah terkait siap memulangkan warganya tersebut ke daerahnya masing-masing.

Namun, kata dia, kegiatan pemulangan eks Gafatar tersebut masih ada kendala teknis seperti harus melakukan koordinasi dengan TNI/Polri karena jumlahnya relatif cukup banyak.

Selain itu, eks Gafatar pemulangan juga harus memantau perkembangan kesehatan mereka dan dengan angkutan apa karena barang-barang bawaannya relatf cukup banyak.

"Warga eks Gafatar dalam waktu dekat segera ada pemulangan ke daerah masing-masing dengan dijemput petugas dari pemprov terkait," katanya.