"Berdasarkan laporan yang kami terima dari Dinas Kesehatan, banyak pengungsi yang berobat di pos kesehatan mengeluhkan sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), sakit kepala berlebih, tekanan darah tinggi, dan penyakit lainnya," kata dia didampingi Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara Catur Subandrio di Banjarnegara, Rabu.

Oleh karena itu, kata dia, penyakit-penyakit yang diderita para pengungsi harus segera ditangani agar tidak sampai parah.

Menurut dia, pihaknya telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk membuka pos kesehatan di lokasi pengungsian guna melayani pengungsi selama 24 jam.

Terkait penanganan korban longsor, Bupati mengatakan bahwa pihaknya akan segera merelokasi warga ke tempat yang lebih aman.

"Seperti yang disampaikan Gubernur Jateng saat meninjau lokasi longsor, warga harus direlokasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Catur Subandrio mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan bakal lahan relokasi dan sudah disurvei kelayakannya oleh tim dari Badan Geologi Bandung.

Menurut dia, bakal lahan relokasi tersebut merupakan tanah bengkok Desa Clapar seluas 3 hektare yang berlokasi di Dusun Sinanjar dan berdekatan dengan lahan relokasi korban longsor Clapar yang terjadi pada tahun 2009.

"Berdasarkan hasil survei yang disampaikan secara lisan oleh tim Badan Geologi kepada kami, lahan tersebut layak untuk relokasi. Namun, Badan Geologi belum memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara," katanya.

Oleh karena lahan tersebut merupakan tanah bengkok, kata dia, penggunaanya harus dilakukan melalui proses tukar guling.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggunakan dana siap pakai dalam merelokasi korban longsor Clapar.

"Kalau dari Pemerintah Provinsi Jateng sudah ada anggarannya, untuk rumah rusak berat sebesar Rp15 juta per unit dan rusak sedang Rp10 juta per unit," katanya.