Wapres Kalla: Otonomi Daerah jadi Semangat Pemersatu NKRI
Senin, 18 Juli 2016 20:45 WIB
Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK). (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta, Antara Jateng - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) mengatakan otonomi daerah bukan alasan untuk membedakan satu daerah dengan yang lain, tetapi sebagai alat untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Janganlah otonomi ini menyebabkan kita terkotak-kotak, justru sebaliknya, otonomi ini harus menjadi semangat pemersatu Republik ini," kata Wapres JK saat memberikan ceramah umum bagi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Oleh karena itu, Wapres mengingatkan kepada para mahasiswa IPDN untuk menjadi contoh bagi masyarakat di daerah dalam mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan.
Dengan demikian, Wapres menilai, ke masa depannya tidak ada lagi dominansi lulusan IPDN kembali ke daerah asal.
Seluruh lulusan IPDN, menurut Wapres JK, harus ditempatkan di seluruh daerah, tidak harus semua putra daerah kembali ke daerah asalnya.
"Jangan lagi terjadi semangat otonomi yang mementingkan orang Sunda harus ditempatkan di Jawa Barat, atau orang Bugis di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, saya minta Mendagri mengaturnya supaya lulusan IPDN ditempatkan di daerah-daerah lain supaya lebih luas wawasan bangsa ini," kata Wapres.
Wapres juga mengemukakan bahwa ke masa depan pamong praja asal daerah Aceh bisa bertugas di Papua dan begitu juga sebaliknya, karena apabila semua putra daerah kembali ke daerah asalnya, maka yang bisa terjadi adalah kelompok-kelompok suku daerah yang tidak mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.
Wapres hadir di IPDN didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Rektor IPDN Ermaya Suradinata.
"Janganlah otonomi ini menyebabkan kita terkotak-kotak, justru sebaliknya, otonomi ini harus menjadi semangat pemersatu Republik ini," kata Wapres JK saat memberikan ceramah umum bagi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Oleh karena itu, Wapres mengingatkan kepada para mahasiswa IPDN untuk menjadi contoh bagi masyarakat di daerah dalam mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan.
Dengan demikian, Wapres menilai, ke masa depannya tidak ada lagi dominansi lulusan IPDN kembali ke daerah asal.
Seluruh lulusan IPDN, menurut Wapres JK, harus ditempatkan di seluruh daerah, tidak harus semua putra daerah kembali ke daerah asalnya.
"Jangan lagi terjadi semangat otonomi yang mementingkan orang Sunda harus ditempatkan di Jawa Barat, atau orang Bugis di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, saya minta Mendagri mengaturnya supaya lulusan IPDN ditempatkan di daerah-daerah lain supaya lebih luas wawasan bangsa ini," kata Wapres.
Wapres juga mengemukakan bahwa ke masa depan pamong praja asal daerah Aceh bisa bertugas di Papua dan begitu juga sebaliknya, karena apabila semua putra daerah kembali ke daerah asalnya, maka yang bisa terjadi adalah kelompok-kelompok suku daerah yang tidak mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.
Wapres hadir di IPDN didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Rektor IPDN Ermaya Suradinata.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Jusuf Kalla dukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin
20 December 2023 8:55 WIB, 2023
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017