Semarang, Antara Jateng - "Tax amnesty" atau pengampunan pajak mampu mendorong percepatan pembangunan, kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Awan Nurmawan Nuh.

"Untuk mendorong percepatan pembangunan terutama infrastruktur, memerlukan dana yang tidak sedikit. 'Tax amnesty' ini bisa menjadi solusinya," katanya pada kegiatan media gathering di Semarang, Rabu.

Menurut dia, dari sisi fiskal dalam jangka pendek program amnesti pajak tersebut ditujukan untuk membiayai anggaran tahun 2016.

"Lebih dari itu, program ini merupakan awal dari reformasi perpajakan Indonesia dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk memperluas basis pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan," katanya.

Selain itu, dari sisi moneter program ini diharapkan dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah.

"Melalui kebijakan ini Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional," katanya.

Sementara itu, dengan amnesti pajak diharapkan dana investor lokal yang masih beredar di luar negeri dapat ditarik ke Indonesia.

Untuk mengantisipasi kekhawatiran investor atau wajib pajak, pihaknya menjamin data siapa dan berapa banyak dana tersebut tidak akan dipublikasikan.

"Kami tekankan bahwa data ini diperlakukan secara rahasia, dijamin keamanannya," katanya.