ICMI: Negara Pasifik jangan ikut Campur Uruasan dalam negri Indonesia
Kamis, 29 September 2016 16:27 WIB
Foto udara sebagian Pulau Mansinam, di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Minggu (18/9/2016). Pembangunan terus ditingkatkan di provinsi itu. Baru-baru ini enam negara Pasifik menyoalkan kembali kondisi HAM di Papua dan Papua Barat, yang langsung dita
Jakarta Antara Jateng - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengecam pernyataan para pemimpin negara-negara Pasifik kepada masyarakat Provinsi Papua Barat supaya keluar dari Indonesia dan kemudian memerdekakan daerah itu menjadi negara tersendiri.
Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso, dalam siaran persnya yang diterima, di Jakarta, Kamis, menuduh para pemimpin negara Pasifik mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi hal-hal yang buruk di Papua Barat.
"Negara-negara Pasifik jangan turut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri," kata dia.
Di depan Sidang Umum PBB, di New York, beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Solomon Islands, Manasye Sogavere, menyatakan, telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat sehingga mendesak masyarakat supaya menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yaitu dengan tetap di dalam kerangka NKRI atau memisahkan diri.
Priyo menegaskan Provinsi Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia sehingga kalau ada masalah maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Pemerintah Indonesia sendiri bukan negara lain.
"Tak sepatutnya sebagai negara tetangga, mereka melakukan hal tersebut karena masalah Papua Barat adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai anggota PBB," menurut dia.
Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso, dalam siaran persnya yang diterima, di Jakarta, Kamis, menuduh para pemimpin negara Pasifik mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi hal-hal yang buruk di Papua Barat.
"Negara-negara Pasifik jangan turut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri," kata dia.
Di depan Sidang Umum PBB, di New York, beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Solomon Islands, Manasye Sogavere, menyatakan, telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat sehingga mendesak masyarakat supaya menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yaitu dengan tetap di dalam kerangka NKRI atau memisahkan diri.
Priyo menegaskan Provinsi Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia sehingga kalau ada masalah maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Pemerintah Indonesia sendiri bukan negara lain.
"Tak sepatutnya sebagai negara tetangga, mereka melakukan hal tersebut karena masalah Papua Barat adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai anggota PBB," menurut dia.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017