Pekalongan, ANTARA JATENG - Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih menunda pendistribusian beras untuk warga miskin karena harus menunggu turunnya pagu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Subbagian Pengembangan Perekonomian Daerah Kabupaten Pekalongan, Arif Rahman di Pekalongan, Minggu, mengatakan bahwa pemkab bisa menentukan penerima manfaat karena pemprov belum memberikan keputusan pagu raskin.

"Jika pagu dari pemprov belum turun maka kami belum bisa membuat keputusan bupati, apalagi menentukan penerima manfaat baik nama maupun alamat," katanya.

Ia mengatakan belum munculnya pagu ini karena adanya penyesuaian data terbaru atau verifikasi tahun 2015 oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Sebenarnya, kami sudah menyurati pada pemerintah desa dan kecamatan untuk bersabar menunggu informasi lebih lanjut. Jika belum ada dasar dari provinsi, kami tidak berani mendistribusikan raskin," katanya.

Menurut dia, tertundanya pendistribusian raskin ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pekalongan saja, melainkan juga di seluruh Indonesia.

"Saat ini, masalah itu lagi dalam proses dan kemungkinan akan didistribusikan pada bulan ini sebanyak tiga kali. Adapun masalah pasokan beras di Bulog sudah siap didistribusikan," katanya.

Warga, Rumini (45) minta pada pemerintah daerah secepatnya mendistribusikan raskin sebagai upaya mengurangi biaya hidup warga kurang mampu.

"Kami berharap raskin cepat digulirkan karena biasanya pada pertengahan bulan raskin sudah bisa dibagikan pada warga. Akan tetapi, kenapa hingga kini raskin belum dibagikan warga," katanya.