PBNU: Tiga Prinsip Tulang Punggung Tercapaimnya Kualitas Pengelolaan Dana Haji
Rabu, 8 November 2017 15:56 WIB
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (ANTARA /Yudhi Mahatma)
Jakarta, ANTARA JATENG - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama Helmy Faishal Zaini mengatakan terdapat tiga prinsip dasar yang
harus diperhatikan dalam mengelola dana haji, yaitu prinsip akad,
pengelolaan dan tanggung jawab.
"Ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi bagi tercapainya pengelolaan dana haji yang baik dan terpercaya," kata Helmy kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan tiga tersebut merupakan tulang punggung tercapainya kualitas pengelolaan dana haji yang modern dan terbuka.
"Selain akad harus jelas dan juga harus akuntabel, pengelolaan dana haji juga penting memperhatikan prinsip pengelolaan."
"Jika mau diinvestasikan atau dikembangkan maka harus tepat sasaran, seperti untuk meningkatkan kualitas ekonomi kelas menengah ke bawah guna memangkas kesenjangan ekonomi," katanya.
Menurut dia, banyak lembaga keuangan mikro yang layak dikembangkan dan didukung lewat pembiayaan dari dana haji.
Dia mencontohkan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang terus bergeliat dan berkembang di lingkungan pesantren dan juga NU.
"Lembaga-lembaga seperti BMT ini sangat penting dan strategis untuk dijadikan model pengembangan ekonomi umat. Maka Badan Pengelola Keuangan Haji harus mengalokasikan skema pengelolaan kepada lembaga-lembaga ekonomi mikro seperti BMT ini," kata dia.
"Ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi bagi tercapainya pengelolaan dana haji yang baik dan terpercaya," kata Helmy kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan tiga tersebut merupakan tulang punggung tercapainya kualitas pengelolaan dana haji yang modern dan terbuka.
"Selain akad harus jelas dan juga harus akuntabel, pengelolaan dana haji juga penting memperhatikan prinsip pengelolaan."
"Jika mau diinvestasikan atau dikembangkan maka harus tepat sasaran, seperti untuk meningkatkan kualitas ekonomi kelas menengah ke bawah guna memangkas kesenjangan ekonomi," katanya.
Menurut dia, banyak lembaga keuangan mikro yang layak dikembangkan dan didukung lewat pembiayaan dari dana haji.
Dia mencontohkan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang terus bergeliat dan berkembang di lingkungan pesantren dan juga NU.
"Lembaga-lembaga seperti BMT ini sangat penting dan strategis untuk dijadikan model pengembangan ekonomi umat. Maka Badan Pengelola Keuangan Haji harus mengalokasikan skema pengelolaan kepada lembaga-lembaga ekonomi mikro seperti BMT ini," kata dia.
Pewarta : Anom Prihantoro
Editor :
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Kudus komitmen jaga prinsip kekayaan intelektual di pasar tradisional
13 October 2023 8:57 WIB, 2023
Kemenkumham Jateng sosialisasikan audit kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
19 March 2022 11:34 WIB, 2022
Kemenkumham Jateng awasi notaris terapkan prinsip kenali pengguna jasa
15 February 2022 14:32 WIB, 2022
Terpopuler - NASIONAL
Lihat Juga
Menteri ATR/BPN bantah sertifikat pagar laut Tangerang milik Kapuk Niaga Indah
20 January 2025 14:00 WIB