Kendalikan inflasi, BUMD diminta buat program dukung ketahanan pangan
Kamis, 15 Februari 2018 11:42 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono (kiri) didampingi Bupati Banyumas Achmad Husein saat menjelaskan hasil pantauan terhadap persiapan lebaran di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (3/6). (Foto: Sumarwoto)
Semarang (Antaranews Jateng) - Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah didorong membuat berbagai program kerja untuk mendukung ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi.
"Nanti Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) akan kita panggil karena perannya belum nampak, apalagi kita punya anak perusahaan dari CMJT yang mengurusi urusan pangan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Kamis.
Sekda berharap melalui pengoptimalan ketahanan pangan tersebut, inflasi di Jateng bisa dikendalikan dengan baik sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga dapat ditingkatkan.
Jika inflasi terkendali dengan baik, kata dia akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan juga berkurangnya kemiskinan.
"Kita masih punya PR (pekerjaan rumah) besar terkait kemiskinan karena angkanya masih 12,23 persen atau sekitar 4,5 juta jiwa lebih," ujarnya.
Sekda yang juga menjabat Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng menyampaikan pihaknya terus berusaha menekan kenaikan harga beras yang berlangsung sejak September 2017, salah satunya melalui operasi pasar bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog.
Sekda mengakui perlu terus ada strategi-strategi yang efektif dalam pengendalian dan penstabilan inflasi seperti membuat pemetaan ketersediaan pasokan pangan, menstabilkan harga pangan di pasar yang bisa dijangkau masyarakat, serta memangkas dan memperpendek distribusi perdagangan.
"Nanti Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) akan kita panggil karena perannya belum nampak, apalagi kita punya anak perusahaan dari CMJT yang mengurusi urusan pangan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Kamis.
Sekda berharap melalui pengoptimalan ketahanan pangan tersebut, inflasi di Jateng bisa dikendalikan dengan baik sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga dapat ditingkatkan.
Jika inflasi terkendali dengan baik, kata dia akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan juga berkurangnya kemiskinan.
"Kita masih punya PR (pekerjaan rumah) besar terkait kemiskinan karena angkanya masih 12,23 persen atau sekitar 4,5 juta jiwa lebih," ujarnya.
Sekda yang juga menjabat Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng menyampaikan pihaknya terus berusaha menekan kenaikan harga beras yang berlangsung sejak September 2017, salah satunya melalui operasi pasar bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog.
Sekda mengakui perlu terus ada strategi-strategi yang efektif dalam pengendalian dan penstabilan inflasi seperti membuat pemetaan ketersediaan pasokan pangan, menstabilkan harga pangan di pasar yang bisa dijangkau masyarakat, serta memangkas dan memperpendek distribusi perdagangan.
Pewarta : Wisnu Adhi Nugroho
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2024