Atasi intoleransi, perlu langkah sosial terprogram
Minggu, 3 November 2019 23:10 WIB
Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. ANTARA/dokumentasi pribadi
Semarang (ANTARA) - Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono memandang perlu pemerintah melakukan langkah sosial terprogram yang melembaga dan bernuansa keagamaan.
"Langkah itu perlu melibatkan tokoh lintas agama, intelektual, tokoh masyarakat secara kultural, masif, dan terstruktur dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat," kata Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Minggu malam.
Iqbal mengemukakan hal itu ketika merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.
Baca juga: Diklatsar Banser upaya tangkal radikalisme dan intoleransi
Dengan langkah tersebut, menurut Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah ini, secara perlahan sikap intoleransi akan berubah menjadi sebaliknya.
Oleh karena itu, kata Iqbal, pendekatan yang harus dilakukan tidak hanya pendakatan keadilan untuk mendirikan tempat ibadah, tetapi sampai pada bagaimana pemerintah mampu memakmurkan orang yang menjalankan ibadah di tempat yang telah dibangun.
"Apabila ini bisa terjadi, sikap intoleransi akan musnah di bumi Indonesia," kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini.
Baca juga: Peneliti: Medsos berpotensi semai bibit intoleransi dan radikalisme
Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, menyampaikan hasil survei LSI pada bulan September 2019 yang menunjukkan secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Namun, lanjut dia, dibandingkan pada tahun 2018, pada tahun ini cenderung stagnan.
"Jika dibandingkan dengan 2017 dan 2016, tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," kata Djayadi, seperti yang disiarkan ANTARA sebelumnya.
Kendati demikian, Iqbal yakin dengan kewibawaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ramah intelektual, toleran, dan berbudi luhur.
"Langkah itu perlu melibatkan tokoh lintas agama, intelektual, tokoh masyarakat secara kultural, masif, dan terstruktur dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat," kata Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Minggu malam.
Iqbal mengemukakan hal itu ketika merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.
Baca juga: Diklatsar Banser upaya tangkal radikalisme dan intoleransi
Dengan langkah tersebut, menurut Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah ini, secara perlahan sikap intoleransi akan berubah menjadi sebaliknya.
Oleh karena itu, kata Iqbal, pendekatan yang harus dilakukan tidak hanya pendakatan keadilan untuk mendirikan tempat ibadah, tetapi sampai pada bagaimana pemerintah mampu memakmurkan orang yang menjalankan ibadah di tempat yang telah dibangun.
"Apabila ini bisa terjadi, sikap intoleransi akan musnah di bumi Indonesia," kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini.
Baca juga: Peneliti: Medsos berpotensi semai bibit intoleransi dan radikalisme
Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, menyampaikan hasil survei LSI pada bulan September 2019 yang menunjukkan secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Namun, lanjut dia, dibandingkan pada tahun 2018, pada tahun ini cenderung stagnan.
"Jika dibandingkan dengan 2017 dan 2016, tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," kata Djayadi, seperti yang disiarkan ANTARA sebelumnya.
Kendati demikian, Iqbal yakin dengan kewibawaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ramah intelektual, toleran, dan berbudi luhur.
Pewarta : Kliwon
Editor : Kliwon
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Upaya mencegah virus intoleransi di kawasan pariwisata super prioritas
06 November 2022 21:55 WIB, 2022
Mahfud MD: Keberagaman kita diuji intoleransi dan pemaksaan kehendak
17 November 2021 16:30 WIB, 2021
Aliansi Kebhinnekaan ajak masyarakat Solo bebas intimidasi dan sikap intoleransi
04 February 2019 11:27 WIB, 2019
Peneliti: Medsos berpotensi semai bibit intoleransi dan radikalisme
15 November 2018 20:33 WIB, 2018