"Khilafah bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI," kata Wapres saat membuka acara Silaturahmi dan Musyawarah Bersama Lima Organisasi Massa Islam Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.
Menurut Wapres, NKRI itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan harus dijaga keutuhannya oleh semua pihak.
Baca juga: Wapres buka Musyawarah Bersama Lima Ormas Islam di Jateng
"Jangan ada yang bawa pikiran-pikiran di luar NKRI, kita katakan NKRI sudah final," tegasnya.
Wapres juga menyebut khilafah yang merupakan sistem pemerintahan tidak bisa diterapkan di Indonesia.
"Khilafah itu Islam karena ada khilafah Abbasiyah, khilafah Usmaniah. Kerajaan juga Islami, buktinya ada Saudi Arabia, sistem pemerintahannya kerajaan. Yordan juga, oleh ulama di sana diterima. Keamiran juga Islami, Kuwait, Qatar, Emirat. Republik juga Islami, selain Indonesia ada Mesir, Turki. Jadi kalau soal Islami ya semua Islami," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta permasalahan yang terkait dengan khilafah cukup ditanggapi secara proporsional oleh semua pihak.
"Tidak perlu disikapi 'metenteng' (tegang, red) seperti mau perang Baratayuda saja, secara proporsional saja," katanya.
Kelima ormas Islam di Jateng yang menggelar silaturahmi dan musyawarah bersama itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indoensia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional, serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
Wapres mengajak para ulama dari berbagai ormas Islam tersebut untuk turut serta menjaga situasi kondusif di Jateng.
"Kita sama-sama tahu negara ini sedang membangun menuju Indonesia maju dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lima program yang menjadi prioritas, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhaanan regulasi, reformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi," ujarnya.
Wapres juga menekankan pentingnya pemberdayaan umat Islam melalui ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
Baca juga: Wapres: Pro-kontra ucapan Natal tak perlu dipertajam
Baca juga: Stafsus Wapres dikabarkan terjerat kasus, Ma'ruf Amin: Sudah ada klarifikasi