Dewi Aryani minta pemerintah jangan lambat atasi Koronavirus
Sabtu, 25 Januari 2020 23:23 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP Dr. Dewi Aryani, M.Si. ANTARA/dokumentasi pribadi
Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP Dr. Dewi Aryani, M.Si. meminta pemerintah jangan lambat mengatasi Koronavirus, apalagi jika virus Corona ini mencapai skala pandemi, yang menurut prediksi ilmuwan di Johns Hopkins Center for Health Eric Toner, dalam tempo 18 bulan sekitar 65 juta orang meninggal gegara virus ini.
"Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan pemberitaan soal virus Corona. Bahkan, beberapa media telah melansir berita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, termasuk soal isu bahwa virus mematikan ini adalah senjata biologis yang bocor di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok," kata Dewi Aryani kepada ANTARA di Semarang, Sabtu malam.
Jika benar, kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini, Pemerintah perlu menganalisis bahwa perang dunia berikutnya senjatanya bukan lagi alutsista lagi, melainkan virus mematikan.
"Ini sangat mengerikan. Ditambah lagi dengan prediksi Eric Toner yang dikutip dari Daily Star, Sabtu (25-1-2020)," kata DeAr, sapaan Dewi Aryani.
Politikus PDIP ini menyampaikan kekawatirannya sekaligus mempertanyakan apakah otoritas bangsa ini juga sudah melakukan upaya antisipasi arus imigran yang terpapar Koronavirus.
Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif dari berbagai kemungkinan yang ada, termasuk Menteri Kesehatan dan direksi BPJS BPJS Kesehatan harus menjelaskan jika di Indonesia mulai masuk Koronavirus.
"Bagaimana dengan BPJS Kesehatan apakah juga bisa melayani jika ada pasien suspect Koronavirus," kata anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI ini.
Dewi Aryani meminta Pemerintah segera memberikan pernyataan resmi untuk meredam keresahan masyarakat saat ini. Selain itu, masyarakat sekarang sedang risau akibat kenaikan iuran BPJS dan masih banyaknya warga tergolong miskin yang justru belum mendapatkan BPJS Kesesehatan penerima bantuan iuran (PBI).
Oleh karena itu, DeAr menegaskan bahwa Pemerintah jangan lambat mengatasi Koronavirus karena isu yang beredar sudah meresahkan, bahkan warga ketakutan.
DeAr lantas menekankan, "Pemerintah jangan lambat. Ini persoalan serius soal pertahanan negara dari ancaman virus mematikan."
DeAr menyatakan bahwa Pemerintah tidak sekadar mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, tetapi langkah pemerintah harus segala aspek, termasuk mengantisipasi imigran, baik melalui pelabuhan besar maupun pelabuhan tikus, serta perlu mengefektifkan alat sensor thermal di bandar udara (bandara).
"Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan pemberitaan soal virus Corona. Bahkan, beberapa media telah melansir berita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, termasuk soal isu bahwa virus mematikan ini adalah senjata biologis yang bocor di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok," kata Dewi Aryani kepada ANTARA di Semarang, Sabtu malam.
Jika benar, kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini, Pemerintah perlu menganalisis bahwa perang dunia berikutnya senjatanya bukan lagi alutsista lagi, melainkan virus mematikan.
"Ini sangat mengerikan. Ditambah lagi dengan prediksi Eric Toner yang dikutip dari Daily Star, Sabtu (25-1-2020)," kata DeAr, sapaan Dewi Aryani.
Politikus PDIP ini menyampaikan kekawatirannya sekaligus mempertanyakan apakah otoritas bangsa ini juga sudah melakukan upaya antisipasi arus imigran yang terpapar Koronavirus.
Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif dari berbagai kemungkinan yang ada, termasuk Menteri Kesehatan dan direksi BPJS BPJS Kesehatan harus menjelaskan jika di Indonesia mulai masuk Koronavirus.
"Bagaimana dengan BPJS Kesehatan apakah juga bisa melayani jika ada pasien suspect Koronavirus," kata anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI ini.
Dewi Aryani meminta Pemerintah segera memberikan pernyataan resmi untuk meredam keresahan masyarakat saat ini. Selain itu, masyarakat sekarang sedang risau akibat kenaikan iuran BPJS dan masih banyaknya warga tergolong miskin yang justru belum mendapatkan BPJS Kesesehatan penerima bantuan iuran (PBI).
Oleh karena itu, DeAr menegaskan bahwa Pemerintah jangan lambat mengatasi Koronavirus karena isu yang beredar sudah meresahkan, bahkan warga ketakutan.
DeAr lantas menekankan, "Pemerintah jangan lambat. Ini persoalan serius soal pertahanan negara dari ancaman virus mematikan."
DeAr menyatakan bahwa Pemerintah tidak sekadar mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, tetapi langkah pemerintah harus segala aspek, termasuk mengantisipasi imigran, baik melalui pelabuhan besar maupun pelabuhan tikus, serta perlu mengefektifkan alat sensor thermal di bandar udara (bandara).
Pewarta : Kliwon
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
SOS hadirkan #BaktiSOSial dengan distribusikan 80ribu produk untuk bersih-bersih panti asuhan
22 March 2024 19:06 WIB
Direksi ANTARA tularkan "virus" bekerja di BUMN kepada mahasiswa Unsoed
23 August 2023 6:00 WIB, 2023
Dinas Pertanian dan Pangan Kudus bantu pengobatan sapi positif virus LSD
08 March 2023 22:39 WIB, 2023
Pemkab Batang sebut penyakit kulit berbenjol pada ternak sudah mewabah
01 February 2023 16:27 WIB, 2023
Upaya mencegah virus intoleransi di kawasan pariwisata super prioritas
06 November 2022 21:55 WIB, 2022