Pendiri Yarusi laporkan kasus dugaan penggelapan tanah wakaf ke Bareskrim
Sabtu, 20 Juni 2020 15:48 WIB
Kuasa Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap Djoko Susanto saat memberi keterangan pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (20/6/2020), menunjukkan berkas laporan kasus dugaan penggelapan tanah wakaf yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. ANTARA/Sumarwoto
Purwokerto (ANTARA) - Pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap H. Muhaddin Dahlan melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan dan penggelapan tanah wakaf ke Bareskrim Mabes Polri, kata Kuasa Hukum Yarusi Djoko Susanto.
"Kasus ini diduga dilakukan oleh salah seorang pejabat Rumah Sakit Islam Fatimah (RSI) Cilacap. Kami telah melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 2 Mei 2020," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut dia, laporan tersebut sudah diteruskan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng berdasarkan surat bernomor B/3336/VI/RES.7.4/2020/Bareskrim tertanggal 3 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Operasional (Karobinopsnal) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Daniel Bolly H. Tifaona.
Dia mengatakan oknum yang dilaporkan tersebut telah membuat akta pada Notaris Imam Syuhada dengan Nomor 27 tanggal 12 Desember 2012 mengenai adanya penyerahan aset berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dari Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) Cilacap.
"Yang bersangkutan juga menguasai tiga buku sertifikat tanah wakaf, yakni Nomor 770, Nomor 267, dan Nomor 583 yang seolah tanah wakaf tersebut milik perseorangan. Klien kami sebagai pendiri Yarusi Cilacap merasa sangat dirugikan dengan adanya perbuatan menggelapkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu sehingga melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri," katanya.
Lebih lanjut, Djoko mengatakan dasar hukum laporan adanya dugaan tindak pidana penggelapan tanah wakaf tersebut adalah berdirinya RSI Fatimah Cilacap yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20 Cilacap.
"RSI Fatimah Cilacap pertama kali didirikan berdasarkan izin lokasi yang mengacu pada surat izin dari Bupati Cilacap Nomor 59.4/02710 tertanggal 29 September 1983 yang ditandatangani oleh Bupati Cilacap Pudjono Pranyoto dan diberikan kepada Yarusi Cilacap," katanya.
Ia mengatakan izin operasional RSI Fatimah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0846/YK/RSKS/PA/IX/IX/92 tanggal 10 September 1997 diberikan kepada Yarusin
Selanjutnya, izin terakhir RSI Fatimah Cilacap adalah izin dari Bupati Cilacap Nomor 445/247/15/ tahun 2015 dan berakhir pada tanggal 13 April 2020.
"Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap didirikan dan berdiri di atas tanah wakaf sesuai dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 583 seluas 7.424 meter persegi, Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 26 seluas 4.690 meter persegi, dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 seluas 10.888 meter persegi yang terletak di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 20, Cilacap," jelasnya.
Djoko mengatakan berdasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/28/VII/1991 tertanggal 20 Jul 1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara M.Ikhsani disebutkan bahwa tanah wakaf tersebut untuk keperluan Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap.
Menurut dia, nama wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap, bukan yang lain.
"Kasus ini diduga dilakukan oleh salah seorang pejabat Rumah Sakit Islam Fatimah (RSI) Cilacap. Kami telah melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 2 Mei 2020," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut dia, laporan tersebut sudah diteruskan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng berdasarkan surat bernomor B/3336/VI/RES.7.4/2020/Bareskrim tertanggal 3 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Operasional (Karobinopsnal) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Daniel Bolly H. Tifaona.
Dia mengatakan oknum yang dilaporkan tersebut telah membuat akta pada Notaris Imam Syuhada dengan Nomor 27 tanggal 12 Desember 2012 mengenai adanya penyerahan aset berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dari Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) Cilacap.
"Yang bersangkutan juga menguasai tiga buku sertifikat tanah wakaf, yakni Nomor 770, Nomor 267, dan Nomor 583 yang seolah tanah wakaf tersebut milik perseorangan. Klien kami sebagai pendiri Yarusi Cilacap merasa sangat dirugikan dengan adanya perbuatan menggelapkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu sehingga melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri," katanya.
Lebih lanjut, Djoko mengatakan dasar hukum laporan adanya dugaan tindak pidana penggelapan tanah wakaf tersebut adalah berdirinya RSI Fatimah Cilacap yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20 Cilacap.
"RSI Fatimah Cilacap pertama kali didirikan berdasarkan izin lokasi yang mengacu pada surat izin dari Bupati Cilacap Nomor 59.4/02710 tertanggal 29 September 1983 yang ditandatangani oleh Bupati Cilacap Pudjono Pranyoto dan diberikan kepada Yarusi Cilacap," katanya.
Ia mengatakan izin operasional RSI Fatimah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0846/YK/RSKS/PA/IX/IX/92 tanggal 10 September 1997 diberikan kepada Yarusin
Selanjutnya, izin terakhir RSI Fatimah Cilacap adalah izin dari Bupati Cilacap Nomor 445/247/15/ tahun 2015 dan berakhir pada tanggal 13 April 2020.
"Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap didirikan dan berdiri di atas tanah wakaf sesuai dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 583 seluas 7.424 meter persegi, Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 26 seluas 4.690 meter persegi, dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 seluas 10.888 meter persegi yang terletak di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 20, Cilacap," jelasnya.
Djoko mengatakan berdasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/28/VII/1991 tertanggal 20 Jul 1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara M.Ikhsani disebutkan bahwa tanah wakaf tersebut untuk keperluan Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap.
Menurut dia, nama wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap, bukan yang lain.
Pewarta : Sumarwoto
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
SMOM Kilang Cilacap ajak Perwira Pertamina tak lelah teladani-warisi nilai pahlawan
10 November 2024 13:55 WIB
Pertiwi Kilang Cilacap ingatkan pentingnya keluarga visioner dukung produktivitas perusahaan
04 November 2024 9:39 WIB
Cegah abrasi sungai di Jeruklegi, Kilang Pertamina Cilacap salurkan 1.000 mangrove
24 October 2024 6:34 WIB
Terpopuler - Hukum dan Kriminal
Lihat Juga
Kos-kosan di Kelurahan Mewek Purbalingga jadi lokasi prostitusi daring, polisi tangkap dua orang
13 November 2024 15:16 WIB