Pekalongan (ANTARA) - Tim Satuan Tugas Pungutan Liar Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan pantauan pembagian bantuan sembako di enam kelurahan sebagai upaya mengantisipasi adanya penyimpangan, Jumat.

Ketua Tim Saber Pungli Kota Pekalongan Kompol Gangsar Subagiyo di Pekalongan, mengatakan bahwa pihaknya siap menampung keluhan masyarakat jika ada hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dalam penerimaan bantuan itu.

"Masyarakat bisa lapor ke Babinsa atau langsung ke tim saber pungli jika bantuan yang diterima oleh warga dipotong atau tidak sesuai agar secepatnya bisa ditindaklanjuti. Selain itu, para penerima tidak boleh terbebani atau dipotong bantuannya" katanya.

Gangsar mengatakan sebanyak enam kelurahan yang sudah dipantau dalam pelaksanaan bantuan sembako itu adalah Kelurahan Kalibaros, Pringrejo, Padukuhan Kraton, Poncol, dan Sapuro Kebulen.

"Pantauan itu sekaligus sebagai upaya melihat kondisi di lapangan apakah pembagian bantuan sembako itu sudah dilaksanakan sudah sesuai, artinya jumlah penerima sama data yang ada," katanya.

Namun, kata dia, dari hasil pemantauan pembagian bantuan sembako di enam lokasi, tim saber pungli tidak menemukan adanya penyimpangan atau pungutan liar.

Pada kesempatan itu, Kompol Gangsar juga menyampaikan pada masyarakat yang menerima bantuan sembako itu tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jaga jarak.

"Kami minta pada penerima bantuan harus wajib mengenakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan sampai ada klaster penularan COVID-19 karena ketidaktertiban saat mengambil bantuan sembako," katanya.

Menurut dia, pihaknya akan menghentikan pembagian bantuan sembako apabila para penerima tidak mau mematuhi protokol kesehatan.

"Ini sebagai bentuk pencegahan, apalagi hal itu sudah disampaikan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (agar menghentikan kegiatan pembagian sembako, red.) apabila penerima tidak patuh protokol kesehatan," katanya.

Penerima bantuan sembako Mustofiah mengaku bersyukur dapat menerima bantuan dari pemerintah karena akan membantu kebutuhan keluarganya di tengah masa pandemi COVID-19.

"Namun, pada pembagian sembako ini, saya tidak pernah dimintai apapun baik dari pihak kelurahan, RT, RW, ataupun lainya. Hanya didata, dimintai kartu keluarga, dan KTP," katanya.