Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut jurnalisme warga melalui berbagai media sosial menjadi kontrol bagi pemerintah terkait dengan kinerja
"Sebenarnya dengan adanya citizen jurnalism itu positif untuk kontrol pemerintah. Mereka bisa share jalan rusak, pungutan liar di sekolah dan rumah sakit misalnya. Nah, ini bisa ditindaklanjuti untuk memperbaiki kondisi," katanya di Semarang, Selasa.
Kendati demikian, Ganjar menilai perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan guna mengantisipasi penyebaran hoaks.
Ia mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan inovasi keterbukaan informasi, tidak sekadar mempermudah hak informasi masyarakat.
"Bukan hanya mempermudah, inovasi juga dilakukan lebih komunikatif dan responsif," ujarnya.
Menurut Ganjar, informasi dan hak informasi sekarang tidak mampu lagi dibendung sebab perkembangan teknologi membuat kemudahan bagi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi atau disebut jurnalisme warga.
"Kita sering berdebat dan berdiskusi panjang tentang informasi yang layak dan tidak layak di-share tapi teknologi informasi tidak bisa dibendung. Jadi ponsel bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi musibah," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan, ada kasus pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pejabat yang diketahui melalui jurnalisme warga.
"Ada pejabat yang menyelenggarakan dangdutan. Terus ada yang mengaku tidak hadir, tapi di video ada. Inilah fungsi citizen jurnalism sebagai kontrol bagi pemerintah," ujarnya.