Semarang (ANTARA) - Bank Jateng dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melakukan perjanjian kerja sama dalam penjaminan atas penyaluran kredit Bank Jateng kepada pelaku usaha korporasi (non-BUMN & non-UMKM), di Prosperity Tower, SCBD Lot 28, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (17/12).

Hadir dalam penandatanganan tersebut Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, Direktur Bisnis korporasi & Komersial Bank Jateng Pujiono, Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas, Direktur Pelaksana I LPEI Dikdik Yustandi, Direktur Pelaksana III Agus Windiarto, Plt SEVP I & Kepala Divisi Penjaminan & Asuransi Salomi Andriana, dan beberapa pejabat lain.

Supriyatno menyampaikan komitmen Bank Jateng pada masa Pandemi COVID-19 untuk terus mendukung program pemerintah dalam melakukan percepatan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagaimana tertuang dalam PP nomor 23 Tahun 2020 dan peraturan pendukung yang diatur dalam PMK 71/PMK.08/2020 untuk program penjaminan pemerintah kepada pelaku usaha sektor riil dan UMKM dan PMK 98/PMK.08/2020 untuk program penjaminan pemerintah kepada pelaku usaha korporasi.

"Untuk lebih mengoptimalkan percepatan program PEN, Bank Jateng melakukan perjanjian kerja sama dengan LPEI selaku perusahaan penjamin yang ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai special mission vehicles, untuk melakukan penjaminan atas penyaluran kredit Bank Jateng kepada pelaku usaha korporasi, non-BUMN dan non-UMKM, yang terdampak COVID-19. Serta memiliki kriteria kegiatan usaha berorientasi pada ekspor dan padat karya, dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha," katanya.

Baca juga: Karyawan Bank Jateng Banjarnegara tanda tangani komitmen antikorupsi

Adapun portofolio kredit segmen korporasi dan komersial Bank Jateng, menurut Supriyatno, saat ini telah mencapai outstanding Rp6 triliun dan didominasi oleh beberapa sektor ekonomi di antaranya, sektor konstruksi (jalan tol, jembatan, dan lainnya), industri pengolahan (tekstil, semen), perantara keuangan (BPR, multifinance dan koperasi), penyediaan akomodasi (hotel, peru-sahaan otobus), dan jasa kesehatan (rumah sakit). 

Menghadapi tahun 2021 Bank Jateng telah menyusun Pipeline kredit korporasi dan komersial yang akan diikutkan dalam program penjaminan Pemerintah, antara lain untuk pipeline sektor ekonomi konstruksi, administrasi pemerintahan, industri pengolahan, perdagangan, perantara keuangan dan jasa kesehatan.

Perjanjian kerja sama antara LPEI dengan Bank Jateng tentang Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain meliputi: penjaminan atas pemberian fasilitas kredit modal kerja baru atau tambahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 dalam bentuk cash loan dan non-cash loan.

Baca juga: Bank Jateng biayai Tol Solo---Yogya---Bandara YIA

Kemudaian debitur merupakan pelaku usaha korporasi yang memiliki kriteria kegiatan usaha berorientasi pada ekspor dan padat karya; Debitur masuk dalam kategori non-BUMN dan non-UMKM; merupakan nasabah baru dan/atau eksisting yang memerlukan tambahan modal kerja dengan nilai sebesar Rp10 miliar s.d Rp1 triliun; serta ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

"Kerja sama antara LPEI dengan Bank Jateng merupakan wujud nyata sinergi dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami berharap kerjasama program penjaminan dengan LPEI mampu mendukung penyaluran kredit Bank Jateng kepada pelaku usaha korporasi sekaligus mampu melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha di  masa pandemi COVID-19," kata Supriyatno.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas yang mengatakan kerja sama LPEI dengan Bank Jateng menjadi bukti bahwa program PEN dibutuhkan oleh pelaku usaha korporasi, serta mendapat sambutan positif sektor perbankan. 

"Kami bersama Bank Jateng berkomitmen untuk menjalankan program penjaminan korporasi secara cepat. Kami berharap pelaku usaha sektor korporasi di Wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya dapat segera memanfaatkan fasilitas ini sehingga perekonomian juga dapat berangsur pulih," katanya.