Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menilai rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) ultramikro akan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jika holding yang melibatkan tiga BUMN, yakni PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) itu terealisasi, akan dapat menjadi secercah harapan bagi pengembangan UMKM kita," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan salah satu masalah yang dihadapi para pelaku UMKM hingga saat ini adalah belum terbukanya akses pembiayaan bagi sektor usaha tersebut.

Baca juga: Ganjar minta "rest area" dikelola masyarakat guna kembangkan UMKM

Menurut dia, hal itu terlihat dari sekitar 57 juta pegiat dan pelaku UMKM di Indonesia, masih ada sekitar 30 juta UMKM belum dapat mengakses modal kepada sumber pendanaan formal.

"Saya berharap jika dengan holding ultramikro ini memang betul-betul akan berdampak pada terbukanya akses modal bagi UMKM, maka ini akan sangat bagus dan membantu pengembangan UMKM. Apalagi, di saat pandemi seperti sekarang ini, UMKM adalah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang positif, dan karena ini baik maka kami (DPR) siap mendukungnya," kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII Banyumas-Cilacap itu.

Kendati demikian, Mbak Erma, panggilan akrab Siti Mukaromah, mengatakan syarat dari semua itu adalah perencanaan harus bagus, implementasinya juga harus tepat, serta pengawasannya juga harus ketat.

"Kami dalam hal ini akan menjalankan fungsi pengawasan agar holding ultramikro ini tidak terjadi hal-hal yang kontra produktif dan justru malah menjadi masalah dan beban negara," kata dia yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas.

Menurut dia, tiga perusahaan yang terlibat holding ultramikro yakni BRI, PNM, dan Pegadaian harus bersinergi dan membagi peran secara baik.

Ia mengatakan proses bisnis, profitabilitas, efisiensi, serta beban dana (cost of fund) harus dipersiapkan dengan matang sebelum integrasi dilakukan.

"Jika akses modal terbuka bagi UMKM, tentu akan dapat mendukung percepatan laju inklusi keuangan dan biaya berkelanjutan bagi pelaku UMKM," kata Mbak Erma yang juga Ketua DPP Perempuan Bangsa.

Baca juga: UMKM Banyumas sambut baik perpanjangan insentif pajak
Baca juga: Bupati Banyumas optimistis UMKM mampu serap ribuan tenaga kerja