Temanggung (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Jateng, melakukan inovasi pelayanan Mahameru (menikah harus mendapat KK dan KTP baru) dan Bundaku (ibu melahirkan dapat akta kelahiran, KIA, KK baru) untuk mempercepat penyelesaian administrasi kependudukan. 

Kepala Dindukcapil Kabupaten Temanggung Bagus Pinuntun di Temanggung, Kamis, mengatakan untuk mewujudkan inovasi tersebut pihaknya kerja sama dengan sejumlah perangkat daerah maupun instansi vertikal.

Ia menyampaikan hal tersebut usai penandatangan perjanjian kerja sama pelayanan terintegrasi dengan KUA, rumah, sakit, puskesmas, klinik bersalin dan bidan praktik mandiri melalui inovasi Mahameru dan Bundaku

Baca juga: Permudah layanan administrasi kependudukan, Temanggung canangkan Desa Permata

"Sekarang terjadi pergeseran tingkat kepuasan dalam pelayanan, bukan hanya mudah, murah, dan cepat. Sekarang kami sudah bergeser menjadi pelayanan yang membahagiakan bagi pengguna layanan," katanya.

Oleh karena itu, katanya pihaknya selaku pemberi layanan harus mencari simpul-simpul agar tingkat kebahagiaan dalam pelayanan adminduk ini masyarakat bisa merasakannya secara nyata.

Menurut dia perubahan elemen kependudukan ini salah satunya dari puskesmas, karena sekarang orang melahirkan harus di fasilitas kesehatan dan bidan praktik mandiri.

"Titik simpul itu yang harus kami lakukan kerja sama agar begitu masyarakat itu melahirkan, dia akan mendapatkan dokumen kependudukan dan perubahan kartu keluarga (KK), akta, kartu identitas anak (KIA)," katanya.

Ia menyampaikan dengan demikian masyarakat tidak usah repot, diurus di puskesmas, kemudian nanti dokumen diantar ke puskesmas dan masyarakat mengambil secara gratis.

Kemudian yang kedua perubahan elemen data melalui pernikahan, mereka tidak perlu mengurus KK dan KTP baru karena sudah diurus KUA dan nanti dokumen akan dikirim dan diterima secara gratis.

"Dengan cara seperti ini nanti akan kami pantau terus setiap saat apakah pelayanan yang seperti ini tarafnya sudah tidak murah, cepat lagi, apakah masyarakat sudah cukup bahagia dengan seperti ini. Kalau belum akan kami cari terus solusi yang paling baik," katanya. 

Baca juga: Kemendagri sempat blokir sistem adminduk Pemkab Kudus
Baca juga: Revisi UU Adminduk Sudah Penuhi Tuntutan Masyarakat