Rektor UIN: Usulan skema biaya haji 2023 rasional
Selasa, 24 Januari 2023 19:16 WIB
Prof Imam Taufiq, Rektor UIN Walisongo Semarang. ANTARA/HO-UIN
Semarang (ANTARA) - Prof Imam Taufiq selaku Rektor UIN Walisongo Semarang menilai usulan skema Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2023 cukup rasional dan bertujuan untuk kemaslahatan jamaah.
"Kami paham betul komponen yang diajukan pemerintah ke DPR tidak hanya soal paket layanan haji, akan tetapi juga berkaitan dengan layanan akomodasi dan konsumsi jamaah di Mekkah dan Madinah, serta transportasi selama di Arab Saudi," katanya di Semarang, Selasa (24/1).
Pemerintah dalam hal ini Kemenag telah mengusulkan ke Komisi VIII DPR skema Biaya BPIH tahun 1444/2023 lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen BPIH dan 30 persen nilai manfaat, sehingga usulan BPIH tahun ini sebesar Rp69.193.733,60 untuk calon jamaah haji tahun 2023, yakni 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11.
Prof Imam Taufiq menilai usulan tersebut berdasarkan hasil kajian yang matang dari Kementerian Agama RI dan semuanya untuk memastikan pelayanan haji tahun 2023 tetap berkualitas dan meningkat lebih baik.
Baca juga: Pemerintah subsidi Rp41 juta setiap jamaah haji
Ketua IPHI Jawa Tengah ini juga menegaskan syarat utama orang berangkat untuk beribadah haji adalah istitho'ah dan saat ini pemerintah sedang berikhtiar agar dimensi istitho'ah yaitu pelayanan haji mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lainnya tetap terjaga dan menjadi lebih baik.
"Berhaji itu fadhal atau anugerah dari Allah dan kita melihat kebaikan BPIH ini tidak hanya akan meningkatkan layanan tetapi juga menjadi perwujudan istitho'ah jamaah haji dan wasilah kemabruran haji sesungguhnya," katanya.
Sebelumnya, Prof H. Imam Taufiq, selaku Ketua IPHI Jawa Tengah saat Pengukuhan PD IPHI Solo Raya (14/1/2023) mengapresiasi pemerintah yang berhasil mengembalikan kuota haji Indonesia kembali normal dan saat ini mengajak kepada umat Islam khususnya warga IPHI Se Jawa Tengah agar menyikapi dinamika usulan BPIH dengan wajar.
"Ini kan masih rumusan, usulan, dan kalkulasi rasional yang ditawarkan pemerintah ke DPR dan kita tunggu bersama hasil yang menggembirakan bagi pemerintah dan calon jamaah haji kita tahun ini," tutupnya.
Baca juga: UIN Walisongo Semarang siap terima mahasiswa baru
"Kami paham betul komponen yang diajukan pemerintah ke DPR tidak hanya soal paket layanan haji, akan tetapi juga berkaitan dengan layanan akomodasi dan konsumsi jamaah di Mekkah dan Madinah, serta transportasi selama di Arab Saudi," katanya di Semarang, Selasa (24/1).
Pemerintah dalam hal ini Kemenag telah mengusulkan ke Komisi VIII DPR skema Biaya BPIH tahun 1444/2023 lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen BPIH dan 30 persen nilai manfaat, sehingga usulan BPIH tahun ini sebesar Rp69.193.733,60 untuk calon jamaah haji tahun 2023, yakni 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11.
Prof Imam Taufiq menilai usulan tersebut berdasarkan hasil kajian yang matang dari Kementerian Agama RI dan semuanya untuk memastikan pelayanan haji tahun 2023 tetap berkualitas dan meningkat lebih baik.
Baca juga: Pemerintah subsidi Rp41 juta setiap jamaah haji
Ketua IPHI Jawa Tengah ini juga menegaskan syarat utama orang berangkat untuk beribadah haji adalah istitho'ah dan saat ini pemerintah sedang berikhtiar agar dimensi istitho'ah yaitu pelayanan haji mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lainnya tetap terjaga dan menjadi lebih baik.
"Berhaji itu fadhal atau anugerah dari Allah dan kita melihat kebaikan BPIH ini tidak hanya akan meningkatkan layanan tetapi juga menjadi perwujudan istitho'ah jamaah haji dan wasilah kemabruran haji sesungguhnya," katanya.
Sebelumnya, Prof H. Imam Taufiq, selaku Ketua IPHI Jawa Tengah saat Pengukuhan PD IPHI Solo Raya (14/1/2023) mengapresiasi pemerintah yang berhasil mengembalikan kuota haji Indonesia kembali normal dan saat ini mengajak kepada umat Islam khususnya warga IPHI Se Jawa Tengah agar menyikapi dinamika usulan BPIH dengan wajar.
"Ini kan masih rumusan, usulan, dan kalkulasi rasional yang ditawarkan pemerintah ke DPR dan kita tunggu bersama hasil yang menggembirakan bagi pemerintah dan calon jamaah haji kita tahun ini," tutupnya.
Baca juga: UIN Walisongo Semarang siap terima mahasiswa baru
Pewarta : KSM
Editor : Nur Istibsaroh
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Kemenag: Rekrutmen petugas haji 2025 harus transparan, akuntabel, dan terhindar dari conflict of interest
07 November 2024 13:53 WIB
Seleksi Petugas Haji 2025 tingkat daerah dibuka, Ini syarat dan tahapannya
04 November 2024 16:41 WIB
Haji Ramah Lansia dan Disabilitas, Tema besar penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M
31 October 2024 15:13 WIB
Peneliti Bussinessfirst: Rekomendasi Pansus tertolak Indeks Kepuasan Jamaah
02 October 2024 12:57 WIB
Garuda Indonesia bersama Kemenag Jateng serahkan santunan kematian Rp125 juta
02 October 2024 8:45 WIB