Kudus (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah memperbanyak jumlah kios pupuk yang menjual pupuk nonsubsidi untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk, ketika alokasi pupuk subsidi yang mereka terima berkurang, kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.

"Selama ini, alokasi pupuk bersubsidi yang bisa dialokasikan oleh pemerintah setiap tahun memang berkurang. Makanya, perlu dicarikan solusi. Salah satunya dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi," ujarnya ketika melakukan kunjungan kerja spesifik bersama anggota Komisi IV DPR RI di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa.

Agar petani mudah mendapatkan pupuk non subsidi, kata dia, solusinya jumlah kios penyedia pupuk non subsidi harus diperbanyak agar petani juga mudah mendapatkannya.

Ia mengakui tidak ingin ketika petani hendak membeli pupuk nonsubsidi di pasaran, ternyata juga susah.

Harapannya, kata dia, tahun 2023 ada penambahan 1.000 kios pupuk nonsubsidi, sedangkan tahun 2024 ada penambahan lagi sebanyak 1.500 kios.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Agus Setiawan menambahkan bahwa keluhan petani soal pupuk memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan alokasi yang diterima setiap tahun memang berkurang.

Untuk saat ini, kata dia, khusus untuk pupuk urea tersedia cukup, sedangkan yang menjadi permasalahan petani di Kecamatan Undaan merupakan pupuk NPK karena alokasi untuk jadwal musim tanam berikutnya sudah diambil lebih awal.

Salah satu solusi mengatasi keterbatasan pupuk bersubsidi, kata dia, petani perlu mencoba menggunakan pupuk organik. Tahap awal bisa dilakukan kombinasi pupuk kimia dengan organik, sebelum nanti benar-benar didominasi pupuk organik.

"Agar tanah sawah petani tetap terjaga kesuburannya, maka perlu menggunakan pupuk organik karena ketika tetap menggunakan pupuk kimia tingkat kesuburannya akan semakin berkurang," ujarnya.

Terkait usulan untuk memperbanyak kios pupuk non subsidi, kata dia, disambut positif karena beberapa petani yang mulai bersedia menggunakan pupuk non subsidi, ternyata ketika cari di pasaran juga sulit.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kudus tahun 2023 untuk urea sekitar 10.000 ton, sedangkan NPK sebanyak 6.500 ton untuk lahan seluas 20.406,53 hektare.