Semarang (ANTARA) - Partai Demokrat Kota Semarang berkeinginan mengusung kadernya pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang 2024 meski hanya mendapatkan enam kursi pada Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Semarang Wahyoe Winarto, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa partai politik berlambang bintang mercy itu mendapatkan enam kursi di DPRD setempat.

Karena itu, sosok yang akrab disapa Liluk tersebut mengatakan bahwa partainya memang harus berkoalisi untuk bisa mengusung calon pada Pilkada Kota Semarang 2024.

Sesuai dengan aturan, untuk bisa mengusung calon pada pilkada harus memenuhi 20 persen ambang batas dari total 50 kursi DPRD Kota Semarang

"Meski tak sesuai yang kami targetkan, yaitu 10 kursi, tapi alhamdulillah kami masih mengamankan enam kursi (di DPRD Kota Semarang, red.), seperti tahun kemarin (Pemilu 2019, red.)," katanya.

Menurut Liluk yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, partai yang dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tetap berkomitmen mengusung kadernya sendiri pada Pilkada 2024.

Namun, kata dia, mengenai keputusan siapa yang bakal dipilih atau diusung nantinya tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokorat.

"Tunggu saja (siapa yang akan diusung Demokrat, red.). Kami punya kader-kader dengan khas kualitas. Ada Mas Yoyok Sukawi (AS Sukawijaya) dan P Martono. Kami akan usulkan (dua nama itu). Tapi nanti di DPP tinggal bagaimana," katanya.

Tidak terbatas di dua nama tersebut, kata dia, Partai Demokrat Kota Semarang juga akan membuka penjaringan, namun untuk pembukaannya masih menunggu instruksi dari DPP Partai Demokrat.

"Belum tahu (penjaringan dibuka, red ). Dan sekali lagi, ami butuh koalisi karena tak bisa berdiri sendiri," katanya.

Diakuinya, Partai Demokrat Kota Semarang telah mulai melakukan lobi-lobi politik secara informal ke sejumlah partai untuk membahas pilkada, termasuk peluang koalisi.

Liluk pun berharap Koalisi Indonesia maju (KIM) yang terjalin di pusat masih bisa bertahan hingga pilkada di tingkat kabupaten/kota.

"Harapannya seperti itu (koalisi seperti KIM, red). Tapi namanya politik kan dinamis, pilpres dan pilkada berbeda kondisinya. Lihat saja nanti ke depan bagaimana," ujarnya.