Kudus (ANTARA) - Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) memiliki peran dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Melalui lobi dan dialog dengan pemerintah, LKNU dapat menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya berkaitan dengan akses kesehatan yang lebih baik," kata Ketua LKNU Kudus Renni Yuniati, Minggu.

Menurut dia, kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Oleh karena itu, lanjut dia, LKNU memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat didengar oleh pengambil kebijakan yang terkait dengan masalah kesehatan.

Berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan masyarakat, kata dia, maka perlu pula dibangun kolaborasi, tidak hanya dengan pemerintah, namun juga dengan organisasi non-pemerintah.

Ia menilai kerja sama tersebut penting dalam rangka mewujudkan berbagai program yang digagas LKNU agar lebih efektif dan berkelanjutan

"Misalnya program pengobatan gratis bisa disinergikan dengan program pemerintah agar jangkauan dan dampaknya lebih luas," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, LKNU memiliki peran strategis dalam mengatasi isu-isu kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan dan advokasi kebijakan.