Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) siap menyalurkan bantuan keuangan desa sebanyak Rp1,2 triliun pada tahun 2025 yang rencananya akan dialokasikan untuk 8.593 titik.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Selasa, mengatakan pihaknya menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) sebagai upaya mengantisipasi penyimpangan penggunaan dana desa.
"Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan," katanya lagi, usai rapat koordinasi bersama perwakilan APIP dan APH.
Upaya yang lain, kata mantan Kapolda Jateng tersebut, juga dibentuk pos aduan di masing-masing kabupaten untuk mengantisipasi agar tidak terjadi aduan-aduan liar yang sifatnya menyesatkan.
Ia berharap APIP maupun APH bisa maksimal mengawal pemerintah desa dalam menggunakan dana desa.
Menurut dia, bantuan keuangan yang dialokasikan untuk pemerintah desa di Jateng tersebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
Mulai dari infrastruktur penopang swasembada pangan, baik tersier maupun sekunder, jalan desa yang menghubungkan sabuk-sabuk perekonomian desa, dan lainnya.
"Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua," katanya pula.
Meski demikian, Luthfi mengingatkan kepada kepala desa dan perangkat desa agar mengelola dana tersebut dengan baik.
Aparat desa dilarang untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan, karena dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Harus di-'manage' (kelola) dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah," katanya lagi.
Baca juga: Kapolres Pemalang serahkan bantuan sembako dan kursi roda warga
