BI Jateng: Transaksi keuangan digita l tumbuh positif sepanjang 2024

Senin, 17 Februari 2025 20:19 WIB

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital di wilayah tersebut tumbuh positif sepanjang 2024, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra, di Semarang, Senin, mengatakan, pembayaran digital sepanjang 2024 terus meningkat dari berbagai kanal dan instrumen digital.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan "Angkring" (updAte iNformasi dan perkembanGan eKonomi RegIonal jatenG) di Kantor Perwakilan BI Jateng, Semarang, yang berlangsung secara hybrid.

Pembayaran digital menggunakan uang elektronik (UE), kata dia, mencapai 409,9 juta transaksi dengan pertumbuhan nilai transaksi meningkat 18,73 persen (year on year/yoy) mencapai Rp30,6 triliun.

Untuk transaksi QRIS, standar kode QR untuk pembayaran di Indonesia tercatat sebanyak 411,3 juta transaksi dan mencapai Rp40,7 triliun atau meningkat 385,12 persen (yoy), dengan jumlah pengguna 7,63 juta, serta jumlah gerai 3,62 juta yang didominasi oleh UMKM.

Ia menyebutkan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu debit, kredit dan ATM mencapai Rp656,9 triliun.

Sedangkan dari sisi infrastruktur, kata dia, volume transaksi ritel masuk ke Jateng yang diproses melalui BI-Fast mencapai 331,3 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp685,3 triliun atau tumbuh 54,3 persen (yoy).

"Transaksi ritel lainnya yang diproses melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat Rp109 triliun," katanya.

Selain itu, transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement), yakni sistem transfer dana elektronik antar bank secara "real time" turut tumbuh mencapai Rp653 triliun.

Menurut dia, perluasan akseptasi transaksi keuangan digital sejalan dengan penguatan aspek pelindungan konsumen yang dilakukan bersama OJK Provinsi Jateng dalam bentuk edukasi bersama dan koordinasi penanganan pengaduan konsumen.

Penguatan aspek digitalisasi, kata dia, turut dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan sepanjang 2024, seluruh pemerintah daerah di Jateng berhasil mempertahankan status digital dengan rata-rata indeks ETPD 96,25 persen.

Dari sisi digitalisasi belanja daerah, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah mengalami peluasan dengan 34 pemerintah daerah yang telah menerbitkan perkada (peraturan kepala daerah) KKI dan 27 pemda telah mengimplementasikan KKI.

Sementara itu, Rahmat menambahkan bahwa realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital (QRIS, internet/mobile banking, dan e-commerce) dari sisi penerimaan daerah nontunai meningkat dengan rata-rata penerimaan kanal digital mencapai 69,06 persen.

"Komitmen perluasan ETPD diperkuat pada High Level Meeting TP2DD Jawa Tengah yang kami gelar pada 12 Februari 2025," katanya

Sesuai arahan Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana bahwa kolaborasi antara BI Jateng, pemda, dan Bank Jateng akan mendorong ETPD melalui peluasan implementasi KKI untuk belanja daerah, perluasan kanal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) secara nontunai.

Serta, optimalisasi realisasi penerimaan PDRD nontunai dan penguatan inovasi dan layanan bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).