"Sampai sekarang, reformasi birokrasi tidak berjalan. Kalau tidak ada uang di bawah meja, proses tidak berjalan," kata Mahfud MD saat diskusi bersama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum" di Rektorat Universitas Tanjungpura, Pontianak, Senin sore.

Ia mengungkapkan, Alwi Shihab, mantan duta besar untuk wilayah Timur Tengah berkeliling negara-negara kaya tersebut guna mencari investor. "Sejumlah investor pun tertarik. Di bidang energi, rumah makan, dan lainnya. Di level presiden, menteri, tidak masalah," kata Mahfud MD.

Namun, lanjut dia, ketika sampai di level Eselon II, masalah mulai muncul. "Ada saja alasannya. Misalnya, ada Keppres yang melarang, atau ada Keppres yang menghambat," ujar dia.

Ia juga punya pengalaman ketika Mahkamah Konstitusi ingin membangun gedung untuk pendidikan dan latihan (Diklat). Di jajaran pimpinan, ia sudah berbicara dengan Kepala BPN maupun menteri terkait dan tidak ada masalah.

"Tetapi di level bawahnya, ada hambatan dan sampai mendekati akhir tenggat waktu penganggaran habis. Akhirnya diadakan ulang dengan tidak melibatkan mereka," kata Mahfud MD.

Ia mengingatkan, kalau tidak dibenahi, reformasi birokrasi akan menjadi masalah besar bagi Indonesia di masa mendatang.

Ia mengakui, pada awal-awal reformasi, yang menjadi sasaran adalah Soeharto turun dari jabatan serta kabinet dibubarkan. "Dulu, kita tidak memikirkan sistem dalam jangka panjang," kata Mahfud yang hadir dalam rangka Dies Natalis ke-55 Untan.