"India sudah berpengalaman dalam penggunaan smart card untuk kepentingan pelayanan masyarakat hingga pemilihan umum," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) BPPT Dr Hammam Riza seusai penandatanganan MoU dengan Infronics System Ltd tentang "research and development on smartcard technology" di Jakarta, Rabu.

Menurut Hammam, dengan kerja sama ini BPPT tidak perlu lagi membuat algoritma awal untuk membuat software dan aplikasi untuk smart card multifungsi itu dan bisa mengembangkan dari yang sudah dikembangkan oleh India.

BPPT, ujarnya, memiliki program pengembangan smart card yang tidak sekedar sebagai single identity, tapi juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti untuk jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, pendidikan, bahkan bisa juga untuk kartu tol.

Demikian pula dengan electronic voting machine (EVM), India sudah merancang dan menerapkannya untuk Pemilu India sejak 10 tahun lalu, meski masih banyak kekurangan.

"Dibanding dengan mesin pemilu elektronik yang kita rancang memang kita tidak kalah, tapi kelebihan mereka adalah mereka bisa membuatnya dengan sangat murah, sekitar Rp2 juta per unit dengan menggunakan komponen seluruhnya buatan dalam negeri, sementara harga EVM BPPT masih Rp6-7 juta per unit," katanya.

Sementara itu, Managing Director Infronics, India KS Rao, menyatakan yakin bahwa tukar pengalaman dengan India dalam pemanfaatan smart card akan berguna bagi pengembangan smart card di Indonesia.

Di India, smart card digunakan sebagai otentifikasi masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan, baru pada tahap berikutnya smart card dijadikan sebagai identitas unik warga, berbeda dengan di Indonesia yang mengawali penggunaan smart card melalui e-KTP.

Namun bagi India, Indonesia memiliki data yang lebih besar dan kompleks yang merupakan kekayaan dalam pengembangan smartcard, ujarnya.