"Kepala daerah bisanya hanya mengimbau, awas nanti ada kemacetan, awas nanti kendalinya agak sulit, awas itu bisa menyedot luar biasa termasuk energi yang kita pakai," kata Ganjar di Semarang, Selasa.

         Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie saat di Semarang yang menganggap aneh jika ada kepala daerah yang menolak mobil murah.

         Ganjar mengaku selama ini tidak pernah mengetahui ada kepala daerah yang diajak merumuskan kebijakan mobil murah oleh pemerintah pusat.

         "Kalau kemudian kita diminta untuk harus setuju, dimana letak kita bilang setuju atau tidak setuju?," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

         Sebagai salah satu kepala daerah, Ganjar akan menyiapkan segala sesuatu terkait dengan kebijakan mobil murah.

         "Memangnya kita bisa menolak?, kalau bisa buat sendiri akan kita buat sendiri. Tapi kan kita tidak ada kemampuan itu," katanya.

         Menurut Ganjar, pernyataan Marzuki Alie yang disampaikan usai memberikan kuliah umum di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang itu tidak "nyambung".

         Sebelumnya, Ganjar mengaku lebih memilih untuk memperbaiki alat transportasi massal daripada mengikuti rencana kebijakan pemerintah terkait dengan mobil murah.

         "Akan lebih baik jika memperbaiki transportasi massal karena lebih nyaman, akses stabilitasnya tinggi, lebih murah sehingga rakyat mendapatkan kenyamanan daripada mobil murah," katanya.

         Menurut Ganjar, mobil murah tidak perlu masuk ke Indonesia karena hanya akan memperparah kemacetan lalu lintas yang sudah terjadi saat ini.

         "Kalau mobil murah buatan dalam negeri oke, tapi kalau mobilnya cuma impor ya lagi-lagi kita tidak berdaulat dan kita dijajah lagi dengan mobil murah itu nanti," ujarnya.