"Kami akan tetap menolak kerja sama itu, dan KPU jangan menambah permasalahan baru yang akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga itu," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Dia mengkritisi bahwa kerja sama seperti itu baru pertama kali dilakukan KPU namun justru menimbulkan polemik karena dilakukan dengan lembaga pemerintah.

Dia menegaskan dirinya setuju dengan upaya penyelamatan data pemilih namun solusinya bukan dengan menghadirkan Lemsaneg dalam kerja sama tersebut.

"Lemsaneg jangan digandeng-gandeng, biarkan lembaga itu bekerja sendiri. Langkah KPU menggandeng Lemsaneg dalam kerja sama kedua lembaga itu bukan solusi," ujarnya.

Hidayat menilai Lemsaneg merupakan lembaga negara yang berada dibawah langsung Presiden SBY yang juga sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Kerja sama itu menurut dia harus dihindari agar tidak ada permasalahan yang menggugat netralitas penyelenggaraan pemilu karena kerja sama itu dinilai tidak independen.

"Kita tahu bahwa kepala Lemsaneg merupakan tentara aktif sehingga jangan sampai menimbulkan masalah baru (kerja sama KPU-Lemsaneg)," katanya.