"Yang paling bertanggung jawab adalah KPU Pusat karena logistik itu berawal dari Imam Bonjol (KPU Pusat, red.). Dan, Bawaslu memastikan itu adalah bentuk pelanggaran karena menyebabkan pemungutan suara di sana tidak dilaksanakan pada pukul 07.00 waktu setempat," kata Muhammad ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Yahukimo, Selasa (8/4) malam, bahwa logistik untuk 35 distrik di sana belum tiba.

Bawaslu menyayangkan KPU yang tidak memprediksi potensi keterlambatan logistik di sejumlah daerah tertentu yang rawan.

"Tentunya KPU harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang diprediksi akan ada hambatan pengiriman, seperti Yahukimo ini," tambahnya.

Oleh karena itu, Muhammad meminta KPU Pusat untuk segera menyusun ulang jadwal pelaksanaan pemungutan suara di 35 distrik tersebut.

Jika memang harus dilakukan penundaan pemungutan suara, Bawaslu menyarankan agar penundaan itu tidak melebihi dari batas waktu 24 jam.

"Dalam undang-undang dijelaskan kalau penundaan pemungutan suara itu dilakukan jika terjadi bencana alam atau kerusuhan. Kondisi di Yahukimo ini tidak seperti keduanya itu," ujarnya.

Muhammad mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Pusat dan meminta untuk segera mengambil keputusan terhadap daerah-daerah yang logistiknya belum sampai hingga Rabu.

Sebanyak 35 dari 51 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua, belum menerima logistik, khususnya surat suara dan formulir, karena pesawat yang membawa logistik tersebut terhambat cuaca buruk.

Dua pesawat sipil dan dua pesawat militer, yang diberangkatkan dari Bandara Wamena dan Bandara Dekai, terpaksa kembali lagi ke bandara karena cuaca buruk.

"Sebenarnya di sana sudah siap helikopter milik TNI berjenis puma, tetapi helikopter jenis itu tidak mampu menjangkau lokasi-lokasi distrik di pegunungan tinggi seperti Yahukimo," kata Komisioner KPU Pusat Arief Budiman.

Rencananya, Rabu pagi logistik tersebut akan kembali diberangkatkan menuju 35 distrik tersebut, kemudian didistribusikan ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Jika tidak memungkinkan, KPU Pusat akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan susunan jadwal pelaksanaan pemungutan suara susulan di wilayah tersebut.

"Kalau pagi ini cuaca memungkinkan dan bisa dikirim, bisa langsung didistribusikan ke distrik-distrik, lalu ke TPS walaupun pelaksanaan pemungutan suaranya akan terlambat dari yang lain, yaitu tidak pukul 07.00 waktu setempat," ujar Arief.