Pumpunan

Tinggal riak yang pengaruhi opini publik tentang amendemen UUD 1945

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang kemungkinan tidak akan mengganggu pelayaran. Mereka ...

Memasukkan PPHN dalam UUD berpotensi buka kotak pandora

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ...

Pilih amendemen atau e-Voting terkait Pemilu 2024

Diskursus penundaan atau pengunduran waktu pemilihan umum dari 2024 menjadi 2027 perlu disikapi secara dini, terutama dari sisi regulasi. Setidaknya ada dua pilihan: amendemen Undang-Undang Dasar ...

Telaah - Aplikasi PeduliLindungi antara kesehatan dan keamanan data

Aplikasi PeduliLindungi (bisa dikatakan) merupakan ujung tombak aktivitas masyarakat di tengah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), tepatnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ...

Peretasan kian marak belum gugah pembuat UU percepat bahas RUU PDP.

Kebocoran data pribadi terulang kembali, kali ini data BRI Life diduga diretas dan dijual di situs gelap (dark web). Kendati demikian, kasus peretasan yang sering terjadi di Tanah Air belum mampu ...

Pegasus perangkat pengintai pejabat negara via WA

Pegasus belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat dunia. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengganti ponsel beserta nomornya setelah adanya kecurigaan bahwa dirinya dan para menteri ...

Aturan PPKM tetap di koridor konstitusi

Indonesia adalah negara hukum, bukan bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja sehingga segala peraturan perundang-undangan, termasuk aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ...

Perubahan ketiga Inmendagri tunjukkan Pemerintah responsif

Perubahan Ketiga Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-2019 di Wilayah Jawa dan Bali, 3—20 Juli 2021, menunjukkan Pemerintah ...

Kearifan lokal perlu jadi pertimbangan dalam pembahasan RUU KUHP

Pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan kearifan lokal ketika membahas kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pasal-pasal ...

Waspadai serangan lintah darat via jual beli selfie KTP

Jika menerima pesan singkat lewat ponsel yang isinya menawarkan pinjaman, sebaiknya tidak perlu menanggapinya, apalagi mengikuti perintah untuk menghubungi via WhatsApp (WA). Lebih baik abaikan ...