Fahmi : Kantor Transisi Dipastikan Bukan Ajang Transaksional

Kamis, 7 Agustus 2014 11:50 WIB

Joko Widodo-Jusuf Kalla (ANTARANews/Handry Musa)

"Publik dan parpol pendukung tidak usah risau, karena jadi lucu dan tidak masuk akal kalo anggota tim transisi minta jabatan menteri, analogi diberi amanat menyiapkan acara pernikahan lalu minta ikut jadi pengantin juga," kata Fahmi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan tim transisi menyiapkan "arsitekur pembantu presiden" tetapi apabila kemudian paling depan minta jadi pembantu presiden, tentunya akan ada kepentingan akan muncul ketika berbicara arsitektur kabinet dan portofolionya.

"Sejak awal Jokowi-JK mengendepankan politik non-transaksional. Jadi Kantor Transisi dan tim pendukungnya dipastikan juga bukan ajang transaksional. Menteri itu hak prerogratif Jokowi-JK dan mereka berdua sudah faham soal itu," ujarnya.

Menurut Fahmi sejak awal pendirian kantor transisi bukanlah ide orisinal Jokowi seperti dinyatakan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ini idenya Yudhoyono agar memudahkan transisi pemerintahan berikutnya. Pak Jokowi dengan bijak merespon ide Yudhoyono sebagai bentuk kesantunan berpolitik dan tidak mengikat Jokowi-JK untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak pro-rakyat.

Dikatakannya orang-orang yang diminta bantu Pak Jokowi di kantor transisi dapat dipastikan orang-orang yang ikhlas dan bukan memikirkan diri sendiri buat jadi menteri dan jauh dari konflik kepentingan kedepan.

"Saya melihatnya model Philisopher King filsuf Plato.Dan mereka diharapkan mencegah transisi-transisi yang buruk dari pemerintahan Yudhoyono," ujar inisiator PDIP Projo ini.

Fahmi menjelaskan publik tidak perlu risau saran SBY pembentukan kantor transisi itu positif asal niatnya sejak awal untuk mentransisikan hal dan kebijakan baik dari pemerintahan Yudhoyono untuk dilanjutkan dan bukan untuk mentransisikan kebijakan yang negatif dan kontraproduktif dari pemerintahan Yudhoyono.

"Publik dan relawan pasti akan mencermati dan tidak ingin kantor transisi menjadi tempat transisi kepentingan dan para mafia di era Yudhoyono dalam ruang abu-abu. Jadi tagline yang berkembang di relawan dan sosmed #SaveJokowi masih ideal hingga pengesahan kabinet," katanya.

Publik tentunya kata dia akan memastikan kantor transisi dipastikan bukan kantor transaksi dan tempat mesin cuci kebijakan era Presiden Yudhoyono.