Rukma: KIH dan KMP Tak Ada di DPRD Jateng

Senin, 13 Oktober 2014 18:29 WIB

Sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah masa tugas 2014-2019 mengikuti pelantikan di Gedung DPRD Jateng, di Semarang, Rabu (3/9). Foto: zaenal

Oleh karena itu pembentukan alat kelengkapan DPRD harus secara proporsional dan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Harapan kami alat kelengkapan dewan dibentuk secara proporsional sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai agar lebih adil," kata Rukma yang juga Ketua DPRD Jateng sementara Rukma Setyabudi di Semarang, Senin.

"Kasihan rakyat kalau anggota dewan di Jateng saling berebut posisi, kita harus sadar bahwa kita di sini (DPRD Jateng, red) itu mewakili rakyat dan harus memperjuangkan aspirasi rakyat," ujarnya.

Selain mengharapkan pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng secara proporsional, Rukma juga menghendaki hal serupa pada pembagian anggota dewan di lima komisi.

"Semua harus dirangkul, tidak ada yang kalah atau yang menang agar kondisi di Jateng adem ayem," katanya.

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Jateng Sriyanto Saputro yang dihubungi terpisah mengatakan bahwa mekanisme pembentukan alat kelengkapan dewan masih dibahas oleh pihaknya dan akan dilakukan secara proposional dengan memperhatikan perolehan kursi partai politik di dewan.

"Dengan penempatan anggota komisi secara proposional, maka tidak perlu ada kekhawatiran Koalisi Merah Putih akan menguasai alat kelengkapan DPRD Jateng," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Ia menjelaskan bahwa Pansus Tatib DPRD Jateng saat ini masih melakukan sikronisasi tentang mekanisme pembentukan alat kelengkapan dewan dengan semangat kebersamaan dan proposional.

Menurut dia, penempatan anggota dewan di lima komisi di DPRD Jateng tidak menggunakan model "droping" dari fraksi atau partai politik.

"Tidak ada komisi 'basah' dan komisi 'kering', semuanya sama bekerja untuk rakyat," katanya