DPR : Kabinet Kerja Figur Berkinerja Baik, Bukan Bagi-Bagi Jatah Parpol

Selasa, 28 Oktober 2014 10:17 WIB

Setya Novanto (FOTO.ANTARA)

"Saya melihat para menteri Kabinet Kerja adalah figur pilihan yang berkinerja baik dan bukan karena bagi-bagi jatah dari partai politik," kata Setya Novanto di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, awal pekan ini.

Menurut Novanto, dirinya menaruh kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, bahwa Kabinet Kerja yang
terbentuk adalah pilihan yang baik sehingga diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara.

Novanto juga menyatakan memberikan kesempatan kepada pasangan presiden dan wakil presiden beserta para menterinya di Kabinet Kerja untuk bekerja menunjukkan kinerja terbaiknya bagi bangsa dan negara.

"Kita harus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Kita harus bersabar untuk melihat hasil kerjanya," katanya.

Bendahara Umum Partai Golkar ini juga menyatakan, DPR RI akan mendukung kebijakan pemerintah dan disisi lain akan mengoreksi nomenklatur kabinet sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

Soal nomenklatur kabinet, menurut dia, pimpinan DPR RI sudah menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo karena akan terkait dengan anggaran kementerian.

Novanto menjelaskan, koreksi nomenklatur kabinet itu terkait dengan adanya penggabungan dua kementerian menjadi satu serta pembentukan kementerian baru terkait dengan anggarannya.

"Penggabungan dua kementerian jadi satu maupun pembentukan kementerian baru berimplikasi pada alokasi anggaran. Karena hal ini juga terkait dengan struktur, sumber daya manusia, dan sosial politik," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan,menteri-menteri yang baru dilantik di Kementerian Kerja akan terbentuk pada persoalan penganggaran pada APBN 2015, karena adanya perubahan nama kementerian.

"Setelah dilantik sebagian kementerian pasti belum bisa bekerja karena harus didukung anggaran," kata Agus.

Ia menjelaskan, kerja kementerian terlebih dahulu harus dibahas antara pemerintah dengan DPR.

Anggaran untuk kementerian yang digabung, kata dia, tidak bisa otomatis digabung tapi kementerian baru itu membuat program-program lebih dulu.