Bandara Wirasaba Impian yang Hampir jadi Kenyataan

Senin, 25 Januari 2016 12:57 WIB

ilustrasi

Kajian terhadap pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial itu sudah dilakuan sejak 2006 dan telah mendapat dukungan dari lima kabupaten di sekitar Purbalingga, yakni Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan Pemalang.

Akan tetapi, wacana pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial itu tidak semulus yang dimimpikan karena adanya sejumlah kendala.

Bahkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sempat menolak wacana tersebut dan menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan Bandara Tunggul Wulung di Cilacap guna menopang sarana transportasi masyarakat di wilayah Jateng bagian barat dan selatan.

Penolakan komersialisasi Lanud Wirasaba juga karena terbentur aturan navigasi lalu lintas udara dengan Bandara Tunggul Wulung yang dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Jalur udara Bandara Tunggul Wulung dinilai cukup padat karena selain adanya pesawat komersial, juga ada pesawat latih milik sejumlah sekolah penerbangan, serta jalur penerbangan dari Jakarta-Yogyakarta juga menambah kepadatan lalu lintas udara di wilayah sekitar Wirasaba.

Selain itu, jarak antara Lanud Wirasaba dan Bandara Tunggul Wulung hanya sekitar 70 kilometer sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal jarak antarbandara, yakni 100 kilometer sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Kendati demikian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang didukung oleh para kepala daerah di sekitar Purbalingga tidak patah semangat untuk memperjuangkan wacana pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.

Saat membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Purwokerto dengan pemangku kepentingan pada tanggal 29 Desember 2015 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, melalui "video conference", Ganjar menduga adanya perlambatan pengambilan keputusan di tingkat pusat terkait dengan rencana pengembangan Lanud Wirasaba Purbalingga menjadi bandara komersial.

Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya cepat merespons apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten di wilayah Banyumas Raya.

"Bandara yang dimiliki wilayah ini ada di Cilacap, tetapi Cilacap itu terlalu mojok dan cenderung digunakan eksklusif di sana serta wilayah lain di Jawa Barat," katanya.

Akan tetapi, untuk daerah di wilayah Banyumas dan Kedu, kata dia, perlu direpresentasikan dengan Bandara Wirasaba sehingga masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, dan Banyumas bisa merasakan manfaatnya.

Menurut dia, industri di Banjarnegara dan Purbalingga tumbuh bagus, tetapi orang mau datang ke daerah itu membutuhkan waktu perjalanan yang relatif sangat panjang.

Ia mengaku sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan untuk membicarakan masalah Bandara Wirasaba.

"Saya sekarang sedang 'fight' betul, kemarin terakhir saya bicara sama Presiden, bicara sama Pak Jonan (Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, red.). Katanya Pak Jonan, 'harus memilih, salah satu harus saya matikan'. Saya bilang, 'enggak usah kejam-kejam Pak, kompetisinya biar bagus'," katanya.

Pertemuan tersebut rupanya memberi angin segar bagi wacana pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial karena pada pertengahan Januari 2016, Ganjar mengaku menerima pesan singkat dari Menhub Ignasius Jonan terkait dengan Wirasaba.

"(Melalui pesan singkat) kepada saya, Menhub mengatakan segera bangun dan segera carikan anggaran (pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial)," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang.

Menurut dia, ada beberapa surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pengembangan Lanud Wirasaba yang harus dikirimkan secepatnya ke Kementerian Perhubungan.

Ganjar mengaku lega dan mengapresiasi keputusan Menhub yang menyetujui pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial meskipun dirinya tidak terlalu yakin hal itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Kalau Lebaran tahun ini (Bandara Wirasaba) sudah bisa dipakai, saya rasa tidak mungkin, paling cepat dugaan saya pada tahun 2017," ujarnya.

Ganjar menjelaskan bahwa Lanud Wirasaba bisa didarati oleh pesawat penumpang tipe ATR 42 setelah dikembangkan menjadi bandara komersial dan panjang landasan pacunya ditambah menjadi 1.300 meter.

Agar rencana pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial dapat segera terealisasi, Menhub memerintahkan kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk segera memanggil beberapa bupati terkait, dan melakukan perjanjian dengan TNI AU.

"Menanggapi hal itu, saya langsung memerintahkan Kepala Bappeda Jateng untuk segera melakukan koordinasi dengan SKPD dan pemda terkait agar dapat memenuhi target yang diminta oleh Pak Jonan," katanya.

Ganjar berharap jika Wirasaba dapat diaktifkan sebagai bandara komersial, akan banyak alternatif transportasi menuju beberapa daerah selatan Provinsi Jateng.

"Kalau nanti orang hendak ke daerah Jateng bagian selatan bisa lebih cepat. Ini sekaligus sebagai upaya pengembangan perekonomian," kata Gubernur.

Sementara itu, dalam berita yang dirilis Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di laman jatengprov.go.id. disebutkan bahwa salah satu alasan Menhub Jonan menyetujui pengembangan Wirasaba karena adanya keterbatasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

Persetujuan dari Menhub Jonan terkait dengan rencana pengembangan Lanud Wirasaba itu pun mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga karena dinilai telah mengakomodasi kepentingan daerah.

Terkait dengan hal itu, Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo mengatakan bahwa pihaknya bersama kabupaten tetangga tinggal menunggu arahan dari pusat yang mekanismenya akan diturunkan melalui Pemprov Jateng.

"Draf MoU (memorandum of understanding) sudah kami siapkan, sementara untuk persiapan sarana dan prasarana masih menunggu arahan resmi dari pusat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tongat mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan 2015 telah dicadangkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.

"Dana cadangan tersebut dianggarkan dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp34 miliar. DPRD bakal mendukung rencana pengembangan Lanud Wirasaba," katanya.

Bupati Purbalingga terpilih Tasdi menyatakan jika telah dilantik sebagai Bupati Purbalingga periode 2016--2021, dirinya akan memprioritaskan percepatan pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.

"Kalau menjadi bandara komersial, dampaknya adalah perkembangan ekonomi di Jateng bagian selatan. Untuk pembangunan bandara, tidak hanya Pemkab Purbalingga saja yang mengalokasikan, tetapi kabupaten tetangga lainnya, seperti Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen," katanya.

Kini, impian untuk mewujudkan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial akan segera terwujud dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak karena keberadaannya diharapkan akan menopang transportasi di wilayah selatan dan barat Jateng.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) Purbalingga Prayitno mengatakan bahwa keberadaan Bandara Wirasaba akan mendukung potensi pariwisata di Purbalingga dan sekitarnya.

"Dengan adanya bandara komersial di Purbalingga, wisatawan akan lebih mudah untuk datang dan berwisata di sini. Kami berharap wacana tersebut dapat segera terwujud," katanya.

Bahkan, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia siap melayani rute penerbangan Jakarta-Purbalingga jika wacana pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial terealisasi.

"Pokoknya kita tunggu kepastian dan spesifikasi dari bandara karena apa pun akan tergantung pada spesifikasi yang ada terpenuhi atau tidak, kemudian 'availability' dari 'airport'-nya benar-benar siap atau belum. Kalau secara pasar, saya kira ini menjadi bagian yang potensial untuk dikembangkan ke depan karena ada empat kabupaten yang sentralnya di wilayah sini," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad Arif Wibowo di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (22/1).

Ia mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pertumbuhan di wilayah eks Keresidenan Banyumas ternyata di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

"Jadi, kalau daerah itu pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional dan berada di Jawa, biasanya daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi di luar Jawa, wilayah timur, berarti ada potensi-potensi pasar yang harus kita serap," katanya.