Front Tranportasi Jakarta Tuntut Aplikasi Uber dan Grabcar Diblokir

Selasa, 22 Maret 2016 11:34 WIB

Seorang warga mencari transportasi dengan aplikasi online di Jakarta, Kamis (17/3). Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendorong pemilik kendaraan dari aplikasi transportasi online agar bisa memenuhi perizinan sesuai dengan perundang-undanga

Sekitar dua puluhan demonstran menggelar aksinya di depan pintu Gerbang Gedung Kemkominfo dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan dan bendera. Orasi juga digelar untuk menyatakan tuntutan. Tampak pula satu truk aparat kepolisian yang menjaga ketertiban.

Ketua Umum Front Tranportasi Harianto Tambunan mengatakan akan mendesak agar aplikasi Uber dan GrabCar diblokir saat ini. Mengingat menteri perhubungan juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk menutup aplikasi tersebut.

"Kalau masalah ia akan mengurus izin ya, urus izin dulu, tapi saat ini aplikasinya diblokir dulu, ini kan melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Angkutan Jalan Raya," katanya.

Ia juga mempertanyakan tiadanya kesamaan sikap antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menhub dengan tegas telah menjalankan kebijakan sesuai Undang-Undang, sementara Menteri Komunikasi dan Informatika masih saja berdalih untuk tidak memblokir, katanya.

Front Transportasi Jakarta menyatakan pelanggaran Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Keputusan Menteri No 35/2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan telah dilakukan Uber dan Grabcar.

Kedua aplikasi tersebut telah melanggar UU karena melaksanakan angkutan jalan raya, namun dengan kendaraan umum yang tidak sesuai dengan aturan. Padahal taksi harus memenuhi sejumlah aturan termasuk tarif angkutan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pasal 1 ayat 13, angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

"Kita ada tarif, dan itu ditentukan kebijakannya oleh pemerintah, kalau ini kan semau-maunya menentukan harga," katanya.

Sementara Uber dan GrabCar tidak seperti yang diatur dalam regulasi tersebut. Akibatnya, banyak kendaraan umum pribadi yang digunakan untuk melayani angkutan layaknya taksi. Apalagi Uber dan Grab begitu mudah untuk menggaet para pemilik mobil pribadi.

"Ini kan bahasa kasarnya calo angkutan," katanya.

Sebelumnya, Front Transportasi Jakarta pernah melakukan unjuk rasa yang sama. Haryanto mengatakan, pihaknya tidak akan surut dan akan terus melaksanakan demo sebelum pemerintah menegakkan aturan undang-undang yang telah dilanggar.

"Ini kalau begini ya sudah tabrak-tabarak aja itu undang-undang, kalau pelanggaran undag-undang dibiarkan ya ini gimana negara. Kita tetap akan melakukan demo sampai Uber dan GrabCar ditutup," katanya.