Pemkot Kaji Pengelolaan Museum Radya Pustaka

Jumat, 22 April 2016 14:25 WIB

Pengunjung mengamati koleksi yang disimpan di Museum Radya Pustaka di Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/4). Museum Radya Pustaka yang tercatat sebagai museum tertua di Indonesia itu memiliki koleksi yang terdiri dari berbagai macam arca, pusaka adat, wayan

   Solo, Antara Jateng - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, mengkaji dua opsi terkait dengan pengelolaan Museum Radya Pustaka guna menggantikan kedudukan komite yang saat ini menangani museum tersebut.

   Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo di Solo, Jumat, mengatakan dua opsi tersebut adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

   "Masih dikaji mau dibentuk UPTD atau sekalian saja berbentuk BLUD. Dasar aturannya sudah ada, bisa memakai Undang-Undang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)," katanya.

   Usulan pembentukan UPTD mengemuka beberapa hari terakhir setelah museum tertua di Indonesia itu tidak beroperasi selama empat hari akibat keterlambatan pencairan dana hibah operasional.

   Opsi pembentukan BLUD akan merujuk pada pembentukan BLUD di RSUD Surakarta.

   "Ya jika dibentuk BLUD seperti RSUD, pengelolaannya justru tidak berorientasi profit layaknya UPTD. Fungsi sosial museum tetap bisa berjalan," katanya.

   Hadi Rudyatmo yang akrab dipanggil Rudy itu, mengatakan pembentukan lembaga baru untuk mengelola museum tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama.

   Selain sudah membentuk BLUD sebagai pengelola RSUD, pemkot juga sudah pernah mendirikan UPTD untuk menangani suatu tempat publik di daerah tersebut.

   "Ya yang terbaru adalah pembentukan UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mengelola Stadion Manahan dan menggantikan yayasan sebelumnya. Kalau membentuk lembaga baru itu bisa selesai dalam sehari atau dua hari," katanya.

   Ia mengatakan hal yang terpenting adalah ketersediaan anggaran operasional bagi lembaga tersebut.

   "Makanya kami baru bisa menyiapkan pembentukan lembaga itu lebih lanjut, saat pembahasan APBD Perubahan. Begitu APBD Perubahan disahkan, lembaga baru bisa langsung berjalan, ya maksimal Agustuslah," katanya.

   Ia memastikan komite tetap dilibatkan dalam pengelolaan Radya Pustaka di bawah lembaga baru. Lembaga itu juga disiapkan untuk mengelola Museum Keris yang dijadwalkan beroperasi mulai Oktober mendatang.

   "Ya kalau kepala pengelola tidak tahu apa-apa tentang cagar budaya dan bawahannya juga tidak paham, ya tidak akan jalan. Begitu juga untuk karyawan Radya Pustaka saat ini, kami harapkan tidak ada yang tergeser," katanya.