240 PKL Tlogosari Terima HGB dari Menteri

Sabtu, 25 Juni 2016 21:16 WIB

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Reno Esnir.

Semarang, Antara Jateng - Sebanyak 240 pedagang kaki lima (PKL) Tlogosari Semarang menerima sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang diserahkan langsung oleh Menteri Ferry Mursyidan Baldan.

Penyerahan sertifikat HGB dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan di Shelter Suryokusumo Semarang yang ditempati PKL Tlogosari, Sabtu.

Menurut dia, HGB di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Pemerintah Kota Semarang itu diberikan untuk jangka waktu tiga tahun berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah daerah setempat.

Dengan pemberian sertifikat HGB, kata dia, negara ingin memastikan pengakuan atas kedaulatan tanah yang ada di masyarakat, terutama mengenai kepemilikan, kemanfaatan, dan kegunaannya.

"Mengapa sertifikat HGB diberikan untuk tiga tahun? Karena di dalamnya ada doa kami. Semoga setelah tiga tahun, para PKL ini sudah memiliki kios atau toko, termasuk di mal-mal," katanya.

Ke depannya, kata Ferry, pemberian sertifikat HGB dapat diberlakukan untuk PKL-PKL lain yang ada di Kota Semarang, seperti PKL yang saat ini menempati shelter di kawasan Simpang Lima Semarang.

"Selama tidak melanggar ketentuan, tidak ada yang berani mengusir PKL berjualan di sini (Shelter Suryokusumo)," katanya, disambut tepuk tangan dari para pedagang yang hadir.

Di dalam sertifikat itu, kata dia, dapat dicantumkan mengenai jam beroperasi sehingga jika ada PKL yang melanggar aturan maka sertifikat HGB yang diberikan kepada yang bersangkutan bisa dicabut.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) Kota Semarang Ngadino mengapresiasi pemberian sertifikat HGB kepada para PKL Tlogosari yang bersedia direlokasi ke Shelter Suryokusumo.

Tentunya, kata dia, keberadaan sertifikat HGB itu bisa membantu melegalkan aktivitas PKL yang menempati Shelter Suryokusumo yang masih berada di kawasan Tlogosari untuk berjualan.

Pada kesempatan itu, hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, sejumlah jajaran pejabat BPN Jateng, dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.