PDI Perjuangan Tak Jadikan Menteri Jurkam Pilkada

Minggu, 25 September 2016 18:49 WIB

Dokumentasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat memberikan arahan pada acara Pelantikan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia masa bakti 2016-2020 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016). Dia

Jakarta, Antara Jateng - DPP PDI Perjuangan tidak melibatkan dan menjadikan kader-kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Kerja untuk menjadi juru kampanye pada Pilkada serentak 2017.

"PDI Perjuangan tidak melibatkan kader-kadernya yang ada di kabinet, karena taat pada pertauran," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerbitkan keputusan yang menegaskan semua menteri di Kabinet Kerja agar berkonsentrasi menjalankan-tugasnya sesuai bidangnya di pemerintahan.

Karena itu, kata dia, PDI Perjuangan memutuskan, tidak melibatkan kadernya yang menjadi menteri kabinet untuk menjadi juru kampanye. "Karena presiden melarang para menteri jadi juru kampanye, PDI Perjuangan taat," katanya. PDI Perjuangan adalah partai politik pengusung Jokowi.

Menurut Kristiyanto, PDI Perjuangan akan memanfaatkan pengurus DPP, DPD, dan DPC untuk menjadi juru kampanye pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia, termasuk tujuh provinsi.

Tahun depan, Pilkada serentak di tingkat gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DI Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. "PDI Perjuangan juga akan menampilkan ketua umum, Ibu Megawati, menjadi juru kampanye utama pada pilkada di tujuh provinsi," katanya.