Menyambut Kiprah Bupati Banjarnegara yang Baru
Selasa, 23 Mei 2017 23:14 WIB
Pasangan Budhi Sarwono - Syamsudin telah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (22/5).
Kehadiran pemimpin baru tersebut, tentunya juga akan melahirkan gelombang harapan baru, dari masyarakat setempat.
Sekretaris Komisi III DPRD Banjarnegara Tri Mulyantoro mengatakan, kepala daerah baru disambut oleh berbagai program kerja yang harus segera dijalankan, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Usai dilantik, bupati dan wakil bupati baru diharapkan segera merealisasikan janji kampanye," katanya.
Pasalnya, harapan-harapan yang mengemuka dari akar-akar rumput, telah menjadi bagian utama, dalam menyambut hadirnya Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode 2017-2022.
Janji Kampanye
Tri Mulyantoro mengingatkan, berdasarkan janji kampanye, pemerintahan Budhi Sarwono - Syamsudin akan memberi prioritas awal pada pembangunan infrastruktur.
Pada tahun-tahun pertama, pasangan tersebut akan meningkatkan perhatian pada penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Banjarnegara.
Utamanya, adalah memperbaiki jalan-jalan kabupaten yang rusak dan pembangunan infrastruktur lainnya.
"Semoga bupati yang baru dapat merealisasikan janji-janji kampanye, apa yang menjadi program kerja selama lima tahun, agar dapat terwujud," kata Tri.
Dia juga meminta, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di Banjarnegara.
Dia mengatakan, banyak potensi yang ada di Banjarnegara. Contohnya sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sektor tersebut potensial dikembangkan di Banjarnegara.
"Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Banjarnegara juga sangat potensial, seperti keramik, batik, dan produk lainnya yang dihasilkan para perajin lokal," katanya.
Sementara itu, dia juga mengingatkan, bahwa bupati baru, akan dihadapkan pada berbagai masalah kemiskinan di Banjarnegara.
"Misalnya, masih banyak rumah tidak layak huni di Banjarnegara," katanya.
Selain itu, dia juga mengingatkan permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
"Masih banyak persoalan di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya yang membutuhkan perhatian khusus dari kepala daerah, seperti bagaimana upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya," katanya.
Potensi Pariwisata
Pengamat Budaya dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Bambang Widodo mengatakan, Banjarnegara memiliki potensi wisata budaya yang bisa dikembangkan.
"Potensi wisata budaya, wisata alam, semuanya bisa dikembangkan dan bisa go internasional," katanya.
Dia memberi contoh, kepala daerah yang baru, bisa menggali lebih banyak potensi yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng.
"Komplek candinya bisa dikembangkan menjadi wisata religi kelas dunia. Begitu wisata religi kelas dunia muncul maka hiduplah ekonomi rakyat," katanya.
Pemerintah kabupaten, kata dia, perlu meningkatkan gerakan sadar wisata, khususnya bagi masyarakat agar mendukung upaya tersebut.
"Di sini perlu kesadaran masyarakat bahwa wisata religi sebagai alat untuk menghidupkan wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat," katanya.
Gerakan sadar wisata, kata dia, perlu ditumbuhkan pada masyarakat, khususnya di wilayah tujuan wisata yang ada di Banjarnegara.
"Pemerintah daerah juga perlu melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata," katanya.
Misalnya, kata dia, pelatihan membuat cinderamata, dan lain sebagainya.
"Sediakan juga kios kuliner, kios cinderamata, dan keterlibatan-keterlibatan masyrakat lainnya meskipun harus dengan regulasi yang jelas," katanya.
Mitigasi Bencana
Selain itu, Dosen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Unsoed Purwokerto, Mochammad Aziz mengingatkan kepada kepala daerah yang baru mengenai potensi bencana yang ada di Banjarnegara.
Dia menyebutkan, kerawanan dan potensi bencana di Banjarnegara secara geologi dapat berupa tanah longsor dengan segala macam tipenya.
"Juga, banjir bandang sebagai dampak tidak langsung dari longsor, amblesan jalan, serta dampak gas vulkanik kawah di pegunungan Dieng yang harus selalu dimonitor secara kekinian," katanya.
Selain itu, kata dia, dampak non-geologi berupa kekeringan dan lain sebagainya.
Dia mengatakan, perlu dilakukan proses mitigasi dengan beberapa tahapan, pertama mengklasifikasi karakter jenis kebencanaan maupun tingkat kerawanan bencana di masing-masing kecamatan hingga desa.
Kedua, membuat parameter dan kajian dalam mengurangi dampak bahaya terhadap masyarakat.
"Misalnya, bencana yang pernah terjadi dijadikan contoh secara karakter kebencanaan," katanya.
Ketiga, pemutakhiran data potensi dan kualitas tingkat kerawanan bencana masing-masing wilayah kecamatan hingga desa.
Keempat, membuat peta terkini menenai potensi-kerawanan-kelayakan bencana di masing-masing wilayah kecamatan hingga desa, dan mitigasinya.
Kelima, langkah cepat dalam membentuk desa siaga bencana dan komunitas siaga bencana di masing-masing desa maupun kecamatan.
Keenam, mengurangi faktor yang memacu bencana dengan menerapkan aturan untuk tata guna lahan yang diperuntukkan semestinya, dan sesuai dengan lingkup aturan daerah aluran sungai, dan wilayah sepadan sungai untuk faktor pemukiman serta komersial.
"Selain itu, jaga lingkungan, kelestarian hutan dan dukung badan penanggulangan bencana daerah dalam bekerja. Bencana dapat sewaktu-waktu datang dan bencana dapat dimitigasi secara terarah dengan kematangan dan keterpaduan instansi terkait secara komprehensif," katanya.
Pewarta : Wuryanti Puspitasari
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2025
