BKKBN Proyeksikan Indikator Kependudukan di Jateng

Rabu, 19 Juli 2017 13:02 WIB

Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jateng Nuruddin Pribadi (Foto: ANTARAJATENG.COM/Nur Istibsaroh)

Semarang, ANTARA JATENG - BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengandeng para mitra kerja untuk melakukan proyeksi yang menjadi indikator pertumbuhan penduduk di Jateng sekaligus menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kegiatan yang menyasar para organisasi perangkat daerah (OPD) pengendalian kependudukan kabupaten/kota se-Jateng, serta mitra kerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan komitmen dan peran aktif para stakeholder serta mitra kerja.

Selain itu, BKKBN Provinsi Jateng juga berharap akan memberikan pengetahuan lebih mengenai perkembangan kependudukan Provinsi Jateng sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai profil kependudukan setempat.

Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jateng Nuruddin Pribadi menjelaskan bahwa ada banyak yang terdampak dengan jumlah penduduk yang tidak dikendalikan seperti kerawanan pangan, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan masalah sosial.

Ada empat prioritas pengendalian penduduk, lanjut Nuruddin, yakni sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, peningkatan kerja sama pendidikan kependudukan, pemanfaatan analisis dampak kependudukan ke dalam program KKBPK, dan penyusunan parameter kependudukan.

Dalam kesempatan sama Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Jateng Prof. Saratri Wilonoyodho menjelaskan bahwa sejumlah dampak kependudukan tersebut dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini.

Sementara pernikahan dini, tambah Prof. Saratri juga menjadi penyumbang pertambahan penduduk jika tidak dikendalikan karena masa produksinya yang lebih panjang.

Selain itu jika dilihat dari pencapaian pendidikan, maka anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang belum menikah (khususnya setelah sekolah dasar).

Menurut Prof. Saratri diperlukan keterlibatan seluruh pihak secara simultan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini yakni keluarga, sekolah, dan lingkungan.