Temanggung Ditribusikan 16.000 KTP Elektronik

Selasa, 1 Agustus 2017 14:50 WIB

Ilustrasi - Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang mencetak KTP Elektronik (e-KTP).(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Temanggung, ANTARA JATENG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah mendistribusikan 16.000 KTP elektronik kepada masyarakat yang sebelumnya telah melakukan rekam data.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Temanggung, Agus Wahyudi di Temanggung, Selasa, mengatakan mereka yang mendapatkan KTP elektronik tersebut selama ini hanya memegang surat keterangan KTP elektronik.

Ia pengatakan pendistribusian KTP elektronik tersebut melalui kurir ke desa/kelurahan dan pendistribusian ke masyarakat dilakukan petugas desa/kelurahan.

"Pendistribusian KTP ke desa/kelurahan tersebut menggunakan berita acara, karena KTP merupakan dokumen penting yang harus sampai kepada pemilik," katanya.

Ia menyebutkan jumlah pemegang surat keterangan KTP elektronik atau yang sudah melakukan rekam data di Kabupaten Temanggung sebanyak 45.000 orang dan kini sudah berkurang 16.000 orang dengan diterbitkannya KTP elektronik tersebut.

Menurut dia dari 45.000 orang yang telah melakukan rekam data tersebut setelah dilakukan pengecekan yang sudah bisa dicetak sekitar 25.000 orang dan yang 20.000 masih menunggu.

Ia mengatakan proses pencetakan KTP elektronik tidak serta merta orang yang sudah melakukan rekam data kemudian dicetak, tetapi didahului dengan verifikasi ulang.

"Hal tersebut kami lakukan karena mereka melakukan perekaman data sudah lama sehingga kami mengantisipasi kemungkinan ada data yang berubah.

Ia mencontohkan waktu rekam data kemungkinan masih bujangan dan sekarang sudah menikah atau bisa juga pindah alamat.

"Kalau kami cetak semua kemudian ada kesalahan data dan minta dibuatkan lagi, hal ini merupakan pemborosan, maka kami verifikasi ulang untuk mengisi status data terakhir," katanya.

Ia menuturkan pasokan blangko KTP elektronik ke daerah saat ini lebih tertata dan tertib. Artinya, daerah diberi blangko sekian kemudian dimanfaatkan dan menjelang habis harus melapor.

"Saat ini kami masih menunggu pengiriman blangko berikutnya. Kami mendapat distribusi berapa dan digunakan berapa, semua terpantau dari pusat melalui sistem, yang rusak berapa pun juga tahu," katanya.