Komunikasi politik dan pandangan konstruksionisme

Rabu, 7 Maret 2018 16:41 WIB

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKom) Semarang Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si. (Foto. Dok. pribadi)

Kunjungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie beserta beberapa pengurus ke Istana Negara dan diterima langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh atau pun istimewa.

Banyak pengurus teras partai politik (parpol) lainnya yang sebelumnya juga diterima, bahkan dijamu serta diliput oleh berbagai media.

Kunjungan pengurus teras PSI menjadi masalah, tatkala setelah diterima Presiden, mereka mengatakan kepada para wartawan tentang beberapa nasihat dari Presiden dan tampak jelas akan mendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, dengan memanfaatkan media sosial, karena PSI adalah parpolnya kaum muda.

Pernyataan tersebut yang selanjutnya memicu kritik. Mereka yang berseberangan dengan pemerintah khususnya Presiden Jokowi, menganggapnya blunder politik, karena bicara kepentingan partai dan dirinya pada jam kerja.

Sebaliknya bagi pihak lain yang setuju, mereka mengatakan bahwa yang dilakukan Presiden adalah hal yang biasa, karena sebelum dan sesudahnya Presiden juga menerima para ketua umum parpol lainnya.

Dari sisi komunikasi termasuk komunikasi politik, membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders adalah sesuatu yang biasa. Tujuannya, mulai dari membangun silaturahim hingga menyangkut hal yang cukup urgen dan berat, misalnya mendinginkan tensi politik yang mungkin saja saat itu sedang panas.

Bisa juga melapangkan jalan terciptanya kembali hubungan silaturaimi antar petinggi puncak parpol yang sebelumnya nampak sangat renggang, bahkan terkesan saling menjauh.

Dalam komunikasi politik, terlebih dilakukan dengan atau oleh presiden termasuk Presiden Jokowi, berbagai hal terkait dengan masalah politik, baik kenegaraan, kebijakan, kepartaian, silaturahim politik, strategi komunikasi politik, dan sejenisnya yang tujuannya guna kepentingan bangsa dan negara, bukanlah hal yang salah. Masalah tempat serta waktunya bisa dipilih serta disepakati di mana saja.

Terkait dengan kunjungan Ketua Umum PSI, apa pun yang dilakukan presiden termasuk memberi nasihat serta bertukar pengalaman, dalam komunikasi dialogis, titik temu apa pun bisa saja dicapai.

Mungkin ketika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung, topiknya masalah kebangsaan dan pendinginan suasana, karena saat itu kondisi politiknya memang demikian.

Demikian pula Ketika Ketua Umum PDIP Magawati Sukarnoputri berkunjung dan menyantap nasi jambal dan yang lainnya, selang beberapa waktu dalam Rakernas di Bali PDIP mencalonkan kembali Jokowi, mungkin juga ketika itu arah dialognya juga ke arah itu, sehingga sebenarnya dari sisi komunikasi politik, tidak ada blunder yang dilakukan Presiden Jokowi.

Pertanyaannya, mengapa kunjungan PSI sampai sekarang masih hangat dipermasalahkan ? Tidakkah sebenarnya banyak hal yang lebih urgen serta bermanfaat bagi masyarakat, dibanding komunikasi saling cela yang kontraproduktif serta membuat rakyat makin tidak simpatik?

Penyalahan Individu
Mempermasalahkan kunjungan PSI ke Istana, kita tentu ingat pada salah satu Teori Pembangunan, "teori penyalahan individu" (individual blame theory). Pada teori itu, disebutkan bahwa keberhasilan atau kegagalan pembangunan (termasuk bidang politik) tergantung partisipasi individu-individu yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Celakanya yang paling mendapat kecaman ketika gagal, bahkan sebaliknya bila berhasil adalah individu yang menduduki posisi puncak, yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah presiden.

Kita tentu ingat, bagaimana presiden paling disalahkan misalnya karena naiknya harga beras, sembako, dan sejenisnya. Demikian pula, bila masyarakat menilai pembangunan berhasil, maka keberhasilan juga dialamatkan ke presiden seperti yang tercermin dari beberapa hasil survei tentang kinerja pemerintahan.

Dengan demikian, bila ada seorang pemimpin puncak, apalagi presiden dikritik, merupakan hal yang biasa, selama kritik tersebut bersifat konstruktif, disertai dengan saran untuk perbaikan.

Kritik yang membabi buta pun biasa bagi seorang pemimpin puncak, karena memang itulah risiko profesi yang sedang dijalaninya.

Persoalannya kemudian diduga ada motif tendensius, tatkala dalam kritik tersebut dikait-kaitkan dengan mantan staf Ahok Sunny Tanuwijaya, yang menjadi anggota Dewan Pembina PSI, padahal yang bersangkutan tidak ikut dalam kunjungan ke Istana.

Pihak yang tidak setuju kritik, tentu menduga kritik itu bertujuan menurunkan kredibilitas Jokowi dan coba dikaitkan dengan mantan staf Ahok, yang sebenarnya kedudukannya dalam PSI juga telah terpublikasi lama serta tidak pernah dipersoalkan, karena memang berdasarkan konstitusi, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam berpolitik.

Dikonstruksi
Mencermati fenomena tersebut, maka tidaklah salah dugaan yang cukup ilmiah, bahwa pemikiran konstruktivis ala Berger dan Luckman, yang menyatakan bahwa dalam menilai sesuatu mereka menggunakan pengetahuan, pengalaman, kepentingan, serta lingkungan sendiri, yang akhirnya melahirkan cara pandang mereka sendiri.

Sebagai elite politik yang menempatkan diri sebagai oposisi, pemikiran semacam itu adalah hal yang wajar.

Namun, bila kita kaitkan dengan demokrasi Pancasila, tidak bisakah sekali waktu oposisi mengapresiasi lawan politiknya yang saat itu berkuasa, karena prestasinya memang pantas diapresiasi.

Bukankah kita ingat bahwa dalam ilmu public relations (PR), mengapresiasi keberhasilan itu justru akan memperoleh simpati publik secara luas? Terkait dengan hal tersebut, rakyat yang makin dicerdaskan baik oleh pendidikan serta media dan kaum cerdik cendekiawan, makin hari akan makin mampu membedakan, mana yang bekerja dengan benar demi kepentingan rakyat, serta mana yang hanya memberikan kritik, bahkan kecaman, tanpa nampak kinerjanya bagi kepentingan rakyat.

Akhirnya, kita tentu berharap di tahun politik yang kesannya menyeramkan dibanding tahun pesta demokrasi yang menggembirakan, stabilitas tetap bisa saling dijaga, sehingga bila toh kritik tetap harus dilakukan sebagai mekanisme kontrol, maka kritik itu adalah kritik konstruktif yang memberikan jalan keluar sekaligus mencerdaskan.

*) Penulis adalah Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang, Jawa Tengah