Pemkab Boyolali dukung program kebijakan satu peta

Rabu, 10 Oktober 2018 19:05 WIB

Bupati Boyolali Seno Samodro saat memberikan arahan dalam acara sosialisasi program "One Map Policy" atau Kebijakan Satu Peta di Pendopo Gede Boyolali, Rabu. (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Boyolali (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Boyolali mendukung program "One Map Policy" atau Kebijakan Satu Peta, seluruh desa dan kelurahan di wilayah Boyolali akan memiliki peta bidang partisipatif untuk menghindari sengketa tanah.

"Seluruh desa dan kelurahan di Boyolali segera memiliki peta bidang partisipatif, dan yang pertama di Indonesia dalam mendukung One Map Policy," kata Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tematik, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanagan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah, Mansur Fahmi, disela acara sosialisasi Pemetaan Patisipatif di Pendopo Gede Boyolali, Rabu.

Menurut Mansur Fahmi dengan adanya peta berbasis bidang disetiap desa tersebut, antara lain dapat menghindari sengketa batas desa, mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memetakan tanah kas desa, dan menjadi sarana mewujudkan kebijakan satu peta.

Selain itu, kata Mansur Fahmi juga dapat diketahui status tanah sudah sertifikat atau belum, sebagai media perencananan, dan evaluasi pembangunan di desa/kelurahan setempat. Pemetaan partisipatif merupakan solusi permasalahan terkait pertanahan di desa.

"Pemetaan partisipatif atau istilahnya gotong royong membuat peta akan melibatkan warga masyarakat dan perangkat desa. Peta itu, akan memiliki banyak informasi yang banyak di dalamnya," kata Fahmi.

Bupati Boyolali Seno Samodro pihaknya sangat mendukung dengan program tersebut, karena peta disebut sebagai peta tumbuh yang bisa berkembang dan dimanfaatkan berbagai pihak.

"Kami berharap program penyusunan peta yang mudah diperbarui dan dijalankan itu, dapat terwujud diseluruh desa di Boyolali, mulai September 2019," kata Seno Samodro.

Menurut Seno Samodro program kebijakan satu peta tersebut patok bidang tanah dengan koordinat, sehingga setiap ujung batasnya jelas. Program ini, pertama kali di Indonesia, maka pihaknya meminta masing-masing desa harus menganggarkan dana untuk membuat peta itu.

"Kami mengibaratkan program ini, jika patok bidang tanah hilang akan mudah dicari mengingat data sudah terkomputerisasi. Data akan diketahui besaran dan luasnya, karena patok dengan koordinat akan pas. Dan, peta itu, juga akan menghilangkan ego sektoral antar-perangkat daerah yang membuat peta sendiri-sendiri," kata Seno.