Ketua PWI Jateng: Tidak usah tegang hadapi hoaks

Jumat, 25 Januari 2019 13:07 WIB

Dari kiri ke kanan. Amir Machmud NS, Komisioner Bawaslu M. Rofiudin, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, Komisioner KPU Jateng Yulianto Sudrajat, Komisioner KPID Jateng Asep Cuwantoro, dan Kepala RRI Semarang Anhar Ahmad. (Foto: AZM)

Semarang (Antaranews Jateng) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah Amir Machmud NS mengajak media dan masyarakat tidak usah terlalu spaning (tegang) dalam menghadapi hoaks menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

"Yang diperlukan guna memerangi hoaks adalah karakter yang tidak begitu saja mengunyah setiap informasi," katanya dalam dialog Pemilu 2019 bertajuk Memilih Itu Juara di RRI Semarang, Jumat.

Amir melanjutkan menjelang Pemilu dan Pilpres 2019 justru yang tidak mau diajak bergembira itu tim sukses para capres.

"Namun, kami tidak mau larut dalam situasi tersebut. Kami ingin pilpres tetap membawa kegembiraan. Bahkan kalau perlu membuat yang lucu-lucu juga," katanya.

Menurut dia, salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi maraknya hoaks sekarang ini adalah berpikir skeptis atau tidak langsung menerima kabar sebagai kebenaran.

Cara lain yang bisa digunakan untuk mengurangi tekanan hoaks, yakni dengan disiplin melakukan verifikasi, sebuah prinsip yang wajib diterapkan dalam dunia jurnalistik.

Menurut dia, hoaks merupakan jagat kecil dari jagat besar atas kondisi politik sekarang ini atau sebaliknya. Hoaks tidak bisa diperangi secara tuntas sepanjang kehidupan masih ada, bahkan dalam dunia perwayangan yang rekaan saja sudah mengenal hoaks.

Menurut Amir, fenomena "distrust society" atau rasa saling tidak percaya di antara komponen masyarakat telah dimanfaatkan oleh para pembuat hoaks untuk meraup keuntungan politik dan material.

Selain Amir, tampil sebagai pemateri Komisioner KPID Jateng Asep Cuwantoro, Komisioner Bawaslu M. Rofiudin, Komisioner KPU Jateng Yulianto Sudrajat, Kepala RRI Semarang Anhar Ahmad, dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi.

Rofiudin menyatakan sampai sekarang ini sekitar ada 180 pelanggaran pemilu beragam jenis. Salah satu kasus disidangkan di Pengadilan Boyolali dengan kasus pembagian sembako disertai alat peragam kampanye caleg.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro menegaskan TNI, baik personel maupun institusi, tetap netral, namun bisa memberi bantuan demi kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Setelah dialog, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kerja sama lima institusi, yakni KPID Jateng, KPU Jateng, Bawaslu Jateng, RRI Semarang, dan PWI Jateng.