Relawan demokrasi di Wonosobo ajak santri latihan nyoblos

Jumat, 8 Februari 2019 18:22 WIB

Relawan demokrasi melakukan sosialisasi Pemilu 2019 di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Wonosobo. (dok. Kominfo Kabupaten Wonosobo)

Wonosobo (Antaranews Jateng) - Relawan demokrasi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, basis keagamaan terus bergerak ke sejumlah tempat demi menyukseskan Pemilu 2019, salah satunya melakukan sosialisasi di pondok pesantren dengan mengajak para santri latihan mencoblos.

Salah satu relawan demokrasi basis keagamaan, Tri Utoro, di Wonosobo, Jumat, menyampaikan pihaknya telah melakukan sosialisasi pemilu 2019 di Pondok Pesantren Darussalam di Desa Ngadisono Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

Di hadapan ratusan santri di ponpes tersebut, Tri menerangkan kartu suara yang akan diterima setiap pemilih berjumlah 5 lembar, yaitu kartu suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan warna abu-abu, untuk pemilihan legislatif DPR RI berwarna kuning, DPRD provinsi berwarna biru, DPRD Kabupaten warna hijau, dan kartu suara untuk pemilihan dewan perwakilan daerah (DPD).

"Pemilih harus teliti sebelum ke bilik suara, ketika menerima kartu dari petugas KPPS pada Rabu tanggal 17 April 2019 jangan sampai double warna kartu suaranya, kalau sampai hal ini terjadi akan menyulitkan penghitungan atau rekapan oleh petugas KPPS," katanya.

Ia menyampaikan para santri di Ponpes Darussalam harus mampu menentukan pilihan tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun karena hak memilih sudah dijamin oleh undang-undang.

"Kami menghimbau agar para santri tidak tergiur iming-iming hadiah maupun tawaran uang dari siapa pun untuk menggiring pilihan karena hal itu akan mempengaruhi jiwa para santri di dalam pemilu di kemudian hari," katanya.

Tri juga mengadakan praktik melipat kembali kertas suara seperti semula setelah dicoblos.

"Praktek ini penting mengingat kalau tidak kembali seperti semula, bekas coblosan akan terlihat dari luar atau ketika dimasukan ke dalam kotak suara agak sulit," katanya.

ia menuturkan dalam sosialisasi tersebut santri juga menanyakan masalah kartu tanda penduduk elektronik, karena sebagian santri merupakan pemilih pemula dan ada yang belum memiliki KTP-E.

"Kami minta santri yang belum memiliki KTP-E agar segera ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus surat keterangan (suket) sehingga dapat digunakan untuk mendaftarkan diri di DPT," katanya.