Pansus DPRD Banjarnegara sebut ada salah administrasi pengadaan kalender

Senin, 6 Juli 2020 18:47 WIB

Salah seorang warga Banjarnegara menunjukkan kalender promosi kesehatan yang disoroti oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin (6/7/2020). ANTARA/Sumarwoto

Saat ini, kami masih terus melakukan pendalaman terkait dengan pengadaan kalender dengan anggaran fantastis itu

Banjarnegara (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Promosi Kesehatan tentang Pengadaan Kalender DPRD Kabupaten Banjarnegara menilai ada kesalahan administrasi dalam pengadaan kalender senilai Rp2,1 miliar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Hari ini, kami telah memanggil Inspektorat Kabupaten Banjarnegara," kata Ketua Pansus Promosi Kesehatan tentang Pengadaan Kalender DPRD Kabupaten Banjarnegara Istianatun Minalloh kepada wartawan di Banjarnegara, Senin siang.

Dalam rapat tersebut, kata dia, pihaknya bersama Inspektorat sepaham bahwa dalam pengadaan kalender dari 35 puskesmas di Banjarnegara terdapat adanya kesalahan administrasi.

Sementara Wakil Ketua Pansus Promosi Kesehatan tentang Pengadaan Kalender DPRD Kabupaten Banjarnegara Jarkasi mengatakan kesalahan administrasi tersebut terjadi di semua puskesmas.

"Saat ini, kami masih terus melakukan pendalaman terkait dengan pengadaan kalender dengan anggaran fantastis itu," katanya.

Baca juga: Dosen Undip ciptakan aplikasi "Kalender Rob"

Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya belum memberikan rekomendasi apa pun untuk Inspektorat karena masih proses pendalaman.

Pengadaan kalender yang dilengkapi dengan nomor-nomor telepon penting dan informasi lainnya yang dimulai pada bulan April 2020 hingga Maret 2021 tersebut disoroti DPRD Kabupaten Banjarnegara karena menelan anggaran hingga Rp2,1 miliar.

Saat dikonfirmasi wartawan, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menduga adanya konspirasi politik terkait dengan polemik pengadaan kalender dari 35 puskesmas yang ada di Kabupaten Banjarnegara karena dalam kalender tersebut ada foto dirinya.

"Ini kelihatannya ada konspirasi politik, karena ada gambarnya Pak Bupati, tapi saya tidak pernah memerintahkan kepada kepala dinas untuk kalender ada gambar bupati. Saya bisa bikin kalender sendiri," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengaku senang jika dipanggil oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk menjelaskan soal kalender tersebut.

Baca juga: Atraksi wisata di Kudus masuk kalender kegiatan Jateng 2019
Baca juga: MotoGP keluarkan kalender provisional musim balapan 2020