Bawaslu RI gandeng perguruan tinggi dalam rangka pendidikan politik

Senin, 30 November 2020 15:00 WIB

Dari kiri ke kanan: Ketua Bawaslu RI Abhan, Rektor Unsoed Purwokerto Prof Suwarto, dan Rektor Unwiku Purwokerto H Kaboel Suwardi saat menandatangani nota kepahaman antara Bawaslu RI dan perguruan tinggi di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (30/11/2020). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dan kerja sama. Nah, kerja sama ini ruang lingkupnya adalah soal penelitian, pengabdian masyarakat, serta pendidikan politik dan hukum," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Dia mengatakan hal itu kepada wartawan usai acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu RI dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto serta Universitas Wijayakusuma Purwokerto di Pendopo Sipanji, Purwokerto.

Ia mengharapkan penandatanganan nota kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret.

Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan dengan perguruan tinggi yang ada di Purwokerto, juga di daerah lain termasuk Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)

"Daerah-daerah yang ada perguruan tinggi, siap, kami akan lakukan MoU," katanya.

Sementara saat memberi sambutan, Abhan mengakui praktik politik uang masih menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Selain praktik politik uang, kata dia, tantangan lainnya berupa penggunaan media sosial yang begitu masif, banyaknya informasi hoaks, ujaran kebencian, dan sebagainya.

"Saya kira ini adalah tantangan dan yang harus kita perbaiki. Tetapi komitmen demokrasi dengan pemilu atau pilkada langsung ini sudah menjadi pilihan. Jadi, kalau ada yang kurang, ibarat rumah ada yang bocor, ya kita tambal yang bocor, tidak perlu kita runtuhkan rumah itu, dan ini merupakan PR kita bersama," katanya.

Menurut dia, permasalahan tersebut bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu, juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa di antaranya adalah perguruan tinggi.

"Jadi, latar belakang kami mendorong MoU dengan berbagai lembaga perguruan tinggi dalam rangka untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik, penelitian, dan pengabdian masyarakat," katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Suwarto mengatakan perguruan tinggi memiliki tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya serta mempunyai literasi di bidang kewarganegaraan, cinta tanah air, serta memiliki tanggung jawab bersama untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Untuk itu, lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki kompetensi di bidangnya, juga memiliki jiwa bersama-sama seluruh warga negara Indonesia untuk menyukseskan demokrasi, karena dengan demokrasi yang sehat bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akuntabel, mempunyai integritas, itu semuanya yang akan menghasilkan kemajuan bagi bangsa," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya kerja sama tersebut nantinya akan ada mata kuliah tentang pemahaman pelaksanaan demokrasi kepada mahasiswa.

Rektor Universitas Wijayakusuma (Unwiku) Purwokerto H Kaboel Suwardi mengharapkan kerja sama antara Bawaslu RI dan perguruan tinggi akan menambah kompetensi mahasiswa sehingga ke depan bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas.