APTRI desak pemerintah tingkatkan pengawasan pupuk bersubsidi

Rabu, 3 Februari 2021 22:20 WIB

Kios pupuk di salah satu desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Kudus (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid mendesak pemerintah pusat meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai upaya meminimalkan potensi penyelewengan dalam pendistribusiannya.

"Hulu dan hilir harus diawasi secara ketat agar distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran," ujarnya di sela-sela mengunjungi korban banjir di Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu.

Jika pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi dari hulu hingga hilirnya sudah baik, dia optimistis tidak akan ada penyelewengan pupuk bersubsidi. Keberadaan kartu tani yang dinilai menyulitkan petani juga diperlukan.

Pasalnya, kata Abdul Wachid yang merupakan Politisi Partai Gerindra, ketika bencana alam banjir, seperti yang dialami petani di Kabupaten Kudus maupun Jepara dan sekitarnya, maka petani yang gagal panen tidak bisa menanam kembali karena alokasi pupuk bersubsidinya sudah diambil sebelumnya.

Ia mengakui sejak dahulu tidak sepakat dengan kartu tani karena kalaupun terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati perusahaan-perusahaan besar.

Untuk itu, dia mengusulkan, lebih mengedepankan perbaikan dari sisi pengawasan distribusinya dari hulu hingga hilirnya. Regulasi pemberian alokasi pupuk juga harus diubah, terutama untuk petani yang lahan tanamannya tergenang banjir dan dipastikan gagal panen.

Banjir yang melanda 16 desa di Kabupaten Kudus tidak hanya berdampak pada pemukiman penduduk, melainkan areal pertanian juga terdampak banjir. Bahkan genangan banjir di beberapa desa hingga kini belum surut.

Baca juga: Petani berkomitmen tak jual gula di bawah harga Rp11.200/kg

Baca juga: APTRI apresiasi langkah penyelamatan gula petani